Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, data hingga akhir Maret 2026 menunjukkan kuatnya resiliensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga mampu menjadi peredam gejolak global.
Deni Surjantoro Kepala Biro (Kabiro) Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu mengatakan, APBN bisa meredam gejolak kenaikan harga energi, yang berdampak pada aktivitas perekonomian global.
“Pemerintah menjaga APBN sebagai peredam gejolak, sementara sektor manufaktur masih bertahan di zona ekspansi baik di global ataupun domestik, menandakan ekonomi tetap berjalan meski melambat,” kata Deni di Jakarta, Jumat (30/4/2026).
Ketahanan, kata dia, dapat dilihat dari surplus neraca perdagangan dan kinerja ekspor yang diklaim tetap solid.
“Indonesia tetap memiliki resiliensi yang kuat dengan buffer ekonomi yang relatif baik dibanding negara lain, ditengah proyeksi ekonomi global yang melemah disertai tekanan inflasi yang meningkat membuat ruang gerak ekonomi dunia semakin sempit,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi Triwulan I diproyeksikan mencapai 5,5 persen, didukung konsumsi rumah tangga yang resiliensi, akselerasi investasi proyek strategis dan perumahan, serta dominasi sektor manufaktur berbasis hilirisasi.
“Inflasi terkendali dengan baik pada level 3,48 persen yang bersifat temporer, sementara ketahanan sektor keuangan tetap terjaga meski di tengah tekanan global. Pemerintah terus aktif menjaga stabilitas Rupiah, yield SBN, dan market confidence, diiringi upaya optimalisasi harga minyak serta lifting migas untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan,” katanya.
Kemudian, pasar Surat Berhaga Negara (SBN) diklaim menunjukkan ketahanan. Katanya, posisi spread Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara emerging markets lainnya, dan koreksi pada CDS Indonesia menunjukkan kekuatan pasar SBN, dan tetap terjaganya kepercayaan investor.
Yield SBN yang sempat mengalami sentimen risk-off global, kini sudah mereda – spread yield SBN terhadap US Treasury berada pada level yang kompetitif di 229 basis poin per pertengahan April 2026.
“Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan koordinasi kebijakan yang solid, Pemerintah optimistis APBN 2026 akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah bersama BI dan OJK akan terus memantau dinamika global untuk memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga, sehingga mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.(lea/bil)
