JAKARTA, DISWAY.ID -- Suara pekerja perempuan pada peringatan Hari Buruh 2026 tak hanya soal pendapatan layak saja, tetapi ada kekhawatiran mendalam yakni bayang-bayang gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi di tengah sistem outsourcing perusahaan yang dinilai masih gamang.
Hal itu disampaikan oleh dua pekerja wanita asal Kuningan, Jawa Barat, Jihan (23) dan Gita (27). Bagi mereka, gelombang PHK seperti momok menakutkan untuk dihadapi.
Sebab, Jihan dan Gita menilai pekerja perempuan membutuhkan kepastian kerja jangka panjang, bukan status kerja yang sewaktu-waktu bisa berakhir dan memaksa mereka memulai semuanya dari nol.
BACA JUGA:Prabowo Desak RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini: Harus Berpihak pada Kaum Buruh
“Karena tujuan kita mencari nafkah, tentu maunya pekerjaan yang jangka panjang. Kalau outsourcing atau waktu tertentu, kami kurang setuju. Karena nanti kalau habis kontrak atau keluar, pusing lagi mencari kerja ke mana,” kata Jihan saat diwawancarai di momentum May Day 2026 di Monas, Jumat 1 Mei 2026.
Selain menyoroti kepastian kerja, buruh perempuan juga meminta pemerintah lebih peka terhadap beban ganda yang mereka tanggung.
Tidak sedikit perempuan yang harus membagi energi antara pekerjaan kantor dan tanggung jawab sebagai ibu di rumah.
Karena itu, muncul harapan agar ke depan ada kebijakan yang lebih ramah terhadap pekerja perempuan, terutama yang telah memiliki anak.
BACA JUGA:3 Jemaah Haji Sakit Dievakuasi dari Madinah ke Makkah, Miqot Dalam Ambulans KKHI
“Kalau bisa jam kerja lebih fleksibel untuk ibu bekerja. Atau mungkin ada kebijakan tertentu ketika kondisi mendesak, misalnya saat pengasuh anak berhalangan. Yang penting ada perhatian lebih bagi ibu pekerja,” ujar Jihan.
