PALEMBANG, KOMPAS - Proyek pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL di Palembang, Sumatera Selatan telah mencapai 83 persen dan ditargetkan selesai Oktober 2026. Percepatan penanganan sampah menjadi prioritas karena Indonesia sudah darurat sampah.
Pemerintah pusat menyambut baik progres itu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutnya sebagai bukti nyata berjalannya percepatan penanganan sampah perkotaan. Proyek itu diharapkan tuntas 2028.
Dalam kunjungan meninjau PSEL Palembang di kawasan Keramasan, Kertapati, Palembang, Jumat (1/5/2026), Zulkifli memastikan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, sudah berjalan. Pembangunan ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada Oktober mendatang.
PSEL Palembang menjadi yang pertama di Indonesia dengan teknologi insinerator atau mesin penghancur limbah dengan pembakaran bersuhu tinggi untuk mengubah sampah menjadi listrik. Itu adalah teknologi terbaru yang bisa memastikan PSEL beroperasi tanpa meninggalkan bau dan racun.
"Sebelumnya, PSEL/PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), lebih dahulu dibangun dan beroperasi di Surabaya, Jawa Timur. Tapi, fasilitas itu menggunakan teknologi gasifikasi landfill. Untuk teknologi insinerator, itu baru digunakan di PSEL Palembang," ujar Zulkifli.
Menurut Zulkifli, progres pembangunan PSEL Palembang adalah bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah perkotaan. Hal itu tidak terlepas dari transformasi Perpres No 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, menjadi Perpres No 109/2025.
Selama ini, aturan dalam Perpres No 35/2018 dianggap rumit untuk dilaksanakan karena kombinasi masalah teknis, finansial, dan prosedural kompleks di lapangan. Hal itu mulai dari mekanisme tipping fee atau biaya layanan yang harus dibayar pemerintah daerah kepada investor, tanggung jawab penyediaan lahan, hingga pembangunan jaringan atau transmisi listrik.
Kerumitan itu dinilai menjadi penyebab proyek PSEL nyaris tidak berjalan dalam 11 tahun terakhir atau sejak proyek itu direncanakan. Paling tidak, hanya di Surabaya yang sudah beroperasi. Sebaliknya, di daerah lain tidak berjalan, seperti di Solo, Jawa Tengah akhirnya dibatalkan.
Maka dari itu, pemerintah melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan aturan melalui Perpres No 109/2025. Setidaknya, investor difokuskan melakukan pembangunan infrastruktur inti, pemda menyediakan lahan dan sampah, serta PLN mengurus jaringan listrik.
Kemudahan lain yang ditawarkan, antara lain tarif listrik dipatok 0,2 dollar AS per kilowatt. "Perpres Nomor 109 Tahun 2025 hadir untuk mengatasi hambatan birokrasi, memberi kejelasan hukum, dan mempercepat realisasi pembangunan PSEL," kata Zulkifli.
Merujuk isi Perpres No 109/2025, timbulan sampah Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun dengan capaian pengelolaan sampah nasional pada 2023 sebesar 39,01 persen. Sisanya, 60,99 persen sampah nasional belum terkelola.
Sampah yang belum terkelola tersebut, sejauh ini dikelola dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Sistem itu telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat. Kondisi itu mengakibatkan terjadi kedaruratan sampah, terutama di perkotaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, karena realita tersebut, percepatan penanganan sampah perkotaan mendesak untuk segera dilaksanakan. Awalnya, program itu hanya menyasar sejumlah daerah, meliputi Bali, Yogyakarta, Bogor Raya, Tanggerang Raya, Kota Semarang, Bekasi Raya, dan Medan Raya.
Belakangan, program itu akan diperluas ke daerah-daerah lain dengan timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari. Dalam waktu dekat, setelah Palembang, pemerintah akan memulai pembangunan PSEL di sejumlah daerah lain.
Zulkifli menuturkan, pemerintah akan memulai proyek seperti di Palembang ke daerah-daerah dengan masalah sampah yang sudah masuk kategori darurat, seperti Bekasi dan Bali. Di kawasan Bantar Gebang, Bekasi misalnya, tumpukan sampah di sana sudah mencapai puluhan meter atau setara gedung 30-an lantai. Kondisi seperti itu sangat darurat sehingga menjadi prioritas untuk segera ditanggulangi.
"Dengan proyek PSEL, kami harap penanganan sampah di daerah-daerah dengan status darurat sampah bisa diselesaikan sebagian pada akhir 2027 dan tuntas sepenuhnya pada pertengahan 2028. Kita sudah darurat sampah sehingga penanganannya harus disegerakan," tutur Zulkifli.
Untuk daerah-daerah lain, terutama dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari, pemerintah akan mendorong penerapan teknologi penanganan yang disesuaikan dengan keadaan setempat. Fasilitasnya memanfaatkan teknologi buatan dalam negeri yang sudah banyak dibuat, seperti oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Paling sulit itu menangani sampah rumah tangga karena itu harus mengubah perilaku masyarakat atau peradaban. Tapi, pelan-pelan, kita akan terus berusaha mengatasinya," ucap Zulkifli.
Manajer PT Indo Green Power selaku pengembang proyek PSEL Palembang, Satriawan Kirana mengatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran pembangunan proyek tersebut. Bagi Satriawan, sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan pihak pengembang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengatasi tantangan yang ada.
Sebelumnya, proyek PSEL Palembang mengahadapi tantangan besar dalam memenuhi aturan Perpres No 35/2018. Saat itu, semua pengadaan hal-hal yang menjadi kebutuhan proyek harus dilakukan pihak pengembang. Di samping pembangunan infrastuktur inti, pengembang pun turut bertanggung jawab menyiapkan lahan hingga jaringan listrik. Secara finansial, itu sangat memberatkan.
Beruntung, dengan komitmen dukungan pemerintah pusat, terbit Perpres No 109/2025. Itu memastikan adanya pembagian tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan proyek antara pihak pengembang, pemda, hingga PLN.
"Kami harap sinergi ini terus terjalin hingga operasional PSEL kelak. Sebab, sampai kapan pun, dukungan pemerintah tetap dibutuhkan. Lagi pula, orientasi utama proyek ini adalah menjadi amanah sosial untuk penanganan sampah," ujar Satriawan.
Melalui semua dukungan yang ada, Satriawan memastikan pembangunan PSEL Palembang berjalan lancar. Tahap pembangunan fisik eksterior nyaris selesai sepenuhnya. Praktis, pengerjaan tinggal penataan lanskap lingkungan sekitar.
Sebaliknya, pembangunan fisik interior sedikit lagi tuntas. Yang pasti, sebagian besar permesinan sudah terpasang sehingga hanya butuh penyetelan. "Secara keseluruhan, pembangunan sudah mencapai kurang lebih 83 persen. Kami harap, pembangunan selesai pada Oktober 2026 agar segera dioperasikan," kata Satriawan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Palembang Akhmad Mustain menuturkan, PSEL Palembang mampu mengolah sampai 1.000-1.100 ton per hari. Hasil pengolahan itu akan menjadi energi listrik mencapai 20 megawatt (MW), di mana 17,7 MW akan disalurkan ke jaringan listrik PLN. Energi itu cukup membantu menambah kebutuhan Palembang yang terus meningkat seiring tumbuhnya geliat kehidupan dan perekonomian masyarakat.
Dengan kapasitas pengolahan tersebut, PSEL bisa menyerap sebagian besar dari timbulan sampah Palembang yang kurang lebih 1.200 ton per hari. "Kalau pun ada sampah yang belum bisa dikelola, kami akan menyiapkan tempat penampungan sementara di kawasan Karya Jaya, Kertapati yang tidak jauh dari lokasi PSEL," tutur Mustain kepada awak media.
Walau ada PSEL, Mustain menyampaikan, pihaknya akan tetap berusaha mengurangi produksi sampah harian masyarakat dan membenahi sistem pengelolaan sampah di akar rumput. Tujuannya, untuk mencegah dampak bencana, seperti banjir yang timbul karena sampah, khususnya sampah yang dibuang sembarangan ke sungai atau saluran air.
"Usaha itu kami lakukan dengan menyiapkan sanksi denda uang Rp 500.000 per orang atau diganti kerja sosial untuk masyarakat yang membuang sampah sembarang. Kami juga menyediakan layanan pembuangan sampah besar gratis untuk masyarakat dengan menghubungi kami melalui kontak yang disediakan," ujar Mustain.
