Oleh: Hasan Ashari (Mahasiswa Program Doktor Perbanas Institute)
Publik sering kali terjebak pada headline tanpa menyadari bahwa pernyataan seorang ekonom adalah produk dari hasil “hitungan matematis” dan/atau “keyakinan pribadi/institusional” masing-masing. Dalam periode Januari-April 2026, setidaknya belasan pengamat dari berbagai afiliasi — akademisi, Guru Besar, Chief Economist sekuritas, hingga lembaga pemeringkat internasional — turut mewarnai perdebatan tentang “nasib” ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, di satu sisi, Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksikan likuiditas (SAL Rp100 triliun) ke perbankan, di sisi lainnya, lembaga pemeringkat internasional merevisi outlook stable menjadi negative, pesan yang ingin disampaikan: kondisi saat ini masih terkendali, tetapi risiko ke depan mulai meningkat.
Perdebatan dari pengamat tidak jauh dari “Apakah Indonesia sedang menuju akselerasi, stagnasi, atau justru perlambatan struktural?” Para pengamat ekonomi memberikan jawaban yang berbeda—dan semuanya memiliki dasar yang sahih. Untuk memudahkan kita kelompokkan pendapat pengamat atau pejabat yang mewakili institusi dalam membaca ekonomi Indonesia menjadi tiga kubu: Optimis, Moderat dan Pesimis. Tulisan ini tidak memihak siapa yang benar, hanya mengelompokkan dan menjelaskan.
Kelompok 1: Kaum Optimis (The Resilient): Fundamental kuat, tekanan bersifat eksternal dan sementara.
Aktor yang paling optimis tentang nasib ekonomi Indonesia tentunya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dengan berbagai pertimbangan, Purbaya menolak tawaran pinjaman IMF dan Bank Dunia senilai USD 25-30 miliar dalam Spring Meeting April 2026 di Washington DC, dengan alasan cadangan devisa mencukupi. Ia menargetkan pertumbuhan 5,7 persen di kuartal II 2026 dan mengklaim investor global seperti Goldman Sachs merespons positif. Atas penolakan Menteri Purbaya, seorang guru besar dari salah satu universitas negeri menilai penolakan pinjaman IMF sebagai “sinyal positif” karena Indonesia tidak bergantung pada utang asing—berbeda dengan krisis 1997. Namun ia mengingatkan perlunya buffer tebal untuk belanja ekspansif yang naik 26 persen.
Senada dengan optimisme otoritas fiskal, otoritas moneter masih memberikan pandangan optimistis terkait dengan penurunan nilai rupiah dari valuta asing lainnya, tercermin dari pernyataan Perry Warjiyo yang menilai rupiah saat ini undervalued, atau lebih lemah dari nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tekanan terhadap rupiah lebih dipicu faktor eksternal—seperti penguatan dolar AS dan gejolak global—bukan karena kelemahan domestik. Karena itu, pelemahan rupiah dipandang sebagai fenomena sementara, dengan peluang untuk kembali menguat seiring meredanya tekanan global. Sementara terkait dengan perbankan, Otoritas Pengawas Bank melalui Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa meski Fitch dan Moody’s memangkas outlook, rating perbankan tetap dipertahankan.
Pendapat Kementerian Keuangan dan “diaminkan” oleh BI dan OJK didukung oleh pendapat IMF dalam laporan Article IV Consultation 2025 (21 Januari 2026), yang menyatakan Indonesia “remains a global bright spot” dengan proyeksi pertumbuhan 5,1 persen untuk 2026. Perlu dicatat, meski IMF tergolong optimis, IMF dalam dokumen yang sama tetap mengingatkan bahwa risiko masih condong ke bawah (risks are tilted to the downside), termasuk eskalasi ketegangan perdagangan dan volatilitas pasar keuangan global. Dalam perspektif ini, bagi kubu optimistik ini, dari sisi fiskal, moneter dan perbankan, ekonomi Indonesia tetap solid, ditopang inflasi yang terkendali dan pertumbuhan yang stabil.
Kelompok 2: Kaum Moderat (The Cautious Pragmatist): Tahan banting, tapi tidak kebal.
Chatib Basri (mantan Menkeu, kini peneliti tamu di sebuah universitas asing) dalam tulisannya di salah satu surat kabar nasional (13 Januari 2026) mengingatkan bahwa debt service ratio Indonesia (rasio porsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan utang) telah mencapai 42,3 persen pada 2024—jauh di atas ambang aman World Bank (25 persen). Ia juga menyatakan agar mewaspadai perlambatan China dan ketidakpastian suku bunga global. Sementara itu terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, World Bank melalui East Asia and Pacific Economic Update April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 persen akibat harga minyak global dan risk-off sentiment.
Pengamat di antaranya seorang ekonom dari salah satu universitas negeri mengomentari pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis World Bank menjadi 4,7 persen sebagai “yellow signal” serius yang merefleksikan konsumsi masyarakat yang sedang lesu dan pendapatan kelas menengah yang tertekan. Senada dengan itu, seorang direktur ekonomi dari salah satu lembaga penelitian ekonomi ternama memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7-5,0 persen dan menyoroti anomali antara klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen oleh Pemerintah sementara indikator mikro seperti penjualan ritel malah turun. Pengamat lain, seorang kepala ekonom dari salah satu perusahaan sekuritas, memperingatkan bahwa rupiah dalam fase overshooting dan membutuhkan respons yang tegas oleh Bank Indonesia agar rupiah tidak terdevaluasi semakin dalam.
Kelompok 3: Kaum Pesimis (The Structuralist): Retakan struktural mulai terlihat; ekonomi sedang sekadar bertahan.
Kaum pesimis di antaranya seorang pengamat yang juga direktur eksekutif dari salah satu lembaga penelitian ekonomi ternama. Ia mengkritik suntikan SAL Rp100 triliun yang dianggap belum menyasar akar permasalahan. Masalah utama adalah rendahnya permintaan kredit, bukan likuiditas. Per Maret 2026, undisbursed loan masih Rp2.527 triliun (22,6 persen, sementara kredit UMKM terkontraksi 3,57 persen. Selain mengomentari SAL, ia juga mengomentari hal lain seperti: memperingatkan resesi ketika pemerintah mengklaim ekonomi masih ekspansif, mengkritik disiplin fiskal yang memburuk ketika pemerintah membanggakan penolakan pinjaman IMF, dan memperingatkan tekanan daya beli akibat sulitnya akses ke sektor formal dan inflasi pangan. Lembaga penelitiannya itu juga telah merilis laporan tentang konsentrasi kekayaan: kekayaan 50 orang terkaya Indonesia lebih besar dari APBN dan setara seperlima PDB. Harta oligarki naik Rp13 miliar per hari, sementara upah pekerja hanya naik Rp2.000 per hari.
Dari luar negeri, Fitch Ratings merevisi outlook Indonesia menjadi Negatif pada Maret 2026 dengan alasan: “increasing policy uncertainty and erosion of policy mix consistency amid growing centralisation of policymaking authority.” George Xu (Direktur Fitch) memperingatkan perluasan mandati BI berisiko memperumit kebijakan moneter. Senada dengan itu, Moody’s pada Februari 2026 merevisi outlook ke negatif untuk lima bank besar—sinyal awal pelemahan persepsi risiko.
Di Balik Angka: Langkah Pemerintah
Beberapa langkah pemerintah yang dipuji Kaum Optimis ialah: 1) Penolakan pinjaman IMF-Bank Dunia. Purbaya blak-blakan: “Wah mukanya asem, karena dia gak bisa minjemin duit.” 2) Disiplin defisit di bawah 3 persen PDB. IMF memproyeksikan defisit 2,8-2,9 persen—di bawah batas aman. 3) Optimisme hadapi proyeksi pesimistis. Menko Airlangga Hartarto: “In many cases, our outcomes are better than their forecasts.”
Sebaliknya, langkah-langkah pemerintah yang dikritik Kaum Moderat dan Pesimis, yaitu: 1) Satgas ekonomi. Pengamat ekonomi yang mengkritik menilai hal itu simbolik dan birokratis: “Rapat-rapat yang justru memperlambat.” 2) Kelambanan regulasi untuk pajak kaum super kaya. Rencana pajak kekayaan paling lambat 2028. 3) Pelemahan kredibilitas kebijakan. Fitch dan Moody’s merevisi outlook ke negatif. Chatib Basri telah memperingatkan bom waktu fiskal dari debt service ratio yang mencapai 42,3 persen.
Penutup: Adaptasi adalah Ujian
Kaum optimis mengabaikan risiko ketimpangan jangka pendek demi pertumbuhan. Sementara kaum moderat hidup dengan kecemasan akan guncangan yang tidak terdeteksi dalam model ekonomi yang dibuat. Terakhir, kaum pesimis mengingatkan bahwa pertumbuhan 5 persen tidak berarti jika ketimpangan menganga. Ini bukan sekadar perdebatan akademik. Apakah Indonesia sedang tumbuh atau hanya bertahan? Apakah kebijakan Purbaya — menolak utang, menjaga defisit, namun membentuk satgas birokratis dan menunda pajak orang kaya–adalah keberanian yang terukur? Fitch telah memperingatkan: jika defisit tinggi berkepanjangan, “itu akan mengarah pada aksi peringkat negatif lebih lanjut.”
Pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling kuat—melainkan yang paling mampu beradaptasi. Itulah definisi paling jujur dari ekonomi Indonesia hari ini: bertahan di tengah tekanan, dengan langkah sedikit goyah, namun tetap melangkah. Ini adalah Mode Survival!
