jpnn.com, JAKARTA - Narasi keberhasilan swasembada pangan yang digaungkan pemerintah kembali mendapat sorotan tajam.
Mengawali momentum Hari Buruh dan bulan pergerakan, sebuah forum diskusi bertajuk TEMPE (Temu Pemikiran) Vol. 1 sukses diselenggarakan pada Kamis malam (30/4) di Kedai Adiwarna.
BACA JUGA: Kepala Bapanas: Impor Hanya 5 Persen, Indonesia Resmi Capai Swasembada Pangan
Mengusung tema "Ruang Dialog: Sinergi Kampus dan Negara dalam Mengevaluasi Kebijakan Pangan", forum ini menguliti kesenjangan antara klaim kebijakan negara dengan realitas riset ekologis, serta ancaman hukum yang membayangi para peneliti kritis.
Diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa, pegiat literasi, dan masyarakat sipil ini menghadirkan tiga sudut pandang utama: tinjauan integritas riset dari pakar akademisi, potret realitas akar rumput dari aktivis mahasiswa (Ali), dan analisis wacana politik oleh Ketua Bidang Politik GMNI Nicholas Veda.
BACA JUGA: Gerakan Pramuka Panen Raya Kedelai, Kolaborasi Optimalkan Swasembada Pangan
Dalam pemaparannya, narasumber akademisi menyoroti pentingnya evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti).
Evaluasi kebijakan berskala masif, seperti proyek Food Estate atau swasembada, mutlak membutuhkan peer-review independen dari kampus agar terhindar dari bias konfirmasi penguasa.
BACA JUGA: DPK GMNI Universitas Mataram Gelar Diskusi Soal Kriminalisasi Akademisi dan Swasembada Pangan
Namun, iklim kebebasan akademik saat ini sedang tidak baik-baik saja. Regulasi seperti UU ITE kerap disalahgunakan untuk menargetkan peneliti yang menyajikan data anomali, sehingga memicu chilling effect (efek gentar) berupa sensor mandiri di kalangan institusi pendidikan.
Melengkapi pandangan tersebut, Ali selaku aktivis mahasiswa membumikan persoalan ini pada tataran realitas.
Dia memaparkan temuan lapangan di mana program-program pangan terpusat sering kali justru meminggirkan masyarakat lokal, merusak keseimbangan ekologis, dan gagal memberikan kedaulatan yang sejati bagi kaum tani.
Menurutnya, ketika data-data kegagalan di lapangan ini coba diungkap ke publik, instrumen negara justru hadir untuk membungkam, bukan mengevaluasi program.
Sebagai pemantik ketiga, Nicholas Veda memberikan sintesis tajam mengenai bagaimana wacana "swasembada" saat ini telah direduksi menjadi sekadar komoditas dan etalase politik untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan.
"Kita melihat pola yang sistematis: ketika data riset tidak bisa dilawan dengan data tandingan, kekuasaan melawannya dengan pasal pidana. Praktik represi (weaponization of law) ini sangat berbahaya. Jika kampus dipaksa bungkam dan hanya berfungsi sebagai 'humas' stempel kebijakan, maka negara sedang berjalan dalam keadaan buta. Kedaulatan pangan tidak boleh mengorbankan kaum Marhaen di akar rumput hanya demi melindungi narasi artifisial elit," ucap Nicholas Veda.
Acara yang berlangsung hangat dan egaliter ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus merawat ruang-ruang diskusi alternatif sebagai benteng terakhir pertahanan nalar publik.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
