Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani, memberikan pernyataan resmi terkait beredarnya informasi yang menyebutkan bahwa guru non-ASN akan dirumahkan pada tahun 2027.
Nunuk Suryani menegaskan pihaknya masih sangat membutuhkan peran para guru non-ASN untuk mengisi kekurangan formasi guru di berbagai daerah.
“Jadi ada 200 ribu lebih Guru Non-ASN yang terdata di Dapodik, mereka itu belum berstatus ASN dan mengajar di sekolah negeri. Nah, menurut data kami, kami itu masih membutuhkan keberadaan mereka,” kata Nunuk di Provinsi NTT, Selasa, 05 Mei 2026, dilansir ANTARA.
Pernyataan itu ia disampaikan di sela mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam kegiatan Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Inpres Noelbaki, Kabupaten Kupang.
Nunuk menjelaskan bahwa jumlah guru non-ASN yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lebih dari 200 ribu orang. Meski para guru ini belum berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka tetap mengabdi dan mengajar di berbagai sekolah negeri di seluruh Indonesia.
"Jadi ada 200 ribu lebih Guru Non-ASN yang terdata di Dapodik, mereka itu belum berstatus ASN dan mengajar di sekolah negeri. Nah, menurut data kami, kami itu masih membutuhkan keberadaan mereka,” kata Nunuk
Berdasarkan data dan pengamatan Kemendikdasmen, keberadaan guru non-ASN sangat diperlukan untuk mengisi kekurangan formasi guru terutama di sejumlah daerah yang masih belum terpenuhi kebutuhan gurunya.
Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026Sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi guru non-ASN, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran ini mengatur perpanjangan masa kerja dan penggajian guru non-ASN sampai batas waktu 31 Desember 2026.
Selain itu berdasarkan surat edaran yang sama, ia mengatakan guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik, namun yang tidak memenuhi beban kerja mendapat insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Terakhir, guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami mengeluarkan surat edaran ini karena pemda membutuhkan rujukan surat edaran agar tetap bisa memperpanjang para guru non-ASN,” ujar Nunuk.
Dalam hal penggajian, Surat Edaran Mendikdasmen mengatur tiga skema penyaluran remunerasi berdasarkan status dan kompetensi guru non-ASN. Ketentuan ini disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan aturan terkait ketenagakerjaan sektor pendidikan di Indonesia. Penataan ulang guru non-ASN diharapkan selesai paling lambat pada akhir tahun 2024, namun perpanjangan kerja hingga akhir 2026 diberikan sebagai kebijakan transisi.
Adapun masa depan guru non-ASN setelah tanggal 31 Desember 2026, Nunuk mengatakan Kemendikdasmen saat ini tengah merumuskan skema baru terkait penugasan para guru non-ASN yang perannya masih sangat dibutuhkan dalam mengisi kebutuhan akan guru, khususnya di wilayah 3T.
Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya masih akan terus memperjuangkan para guru non-ASN berdasarkan kebutuhan akan peran mereka dan tidak merumahkan mereka, sebagaimana ramai diberitakan belum lama ini.
“Masyarakat diharapkan tidak perlu resah. Kami terus perjuangkan guru non-ASN,” tegasnya.
Baca Juga:9 Buah Ini Bisa Dimakan Dengan Kulitnya, Lebih Sehat dan Kaya Nutrisi
