Pemerintah menegaskan perlindungan maksimal terhadap anak yang menjadi prioritas utama, terutama dalam merespons kasus kekerasan yang terjadi di layanan penitipan anak atau daycare.
Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha di Yogyakarta menjadi perhatian utama pemerintah, yang memicu langkah cepat dalam penanganan hukum dan pembinaan korban. Penutupan dan penyegelan daycare ini dilakukan agar kasus serupa tidak terulang dan sebagai upaya memastikan keamanan serta kenyamanan anak-anak selama berada di layanan pengasuhan.
"Terjadi kasus kekerasan anak di daycare di Kota Yogyakarta. Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat ditoleransi," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno usai rapat tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah menegaskan bahwa negara harus hadir secara cepat dan sigap dalam merespons permasalahan masyarakat, termasuk dalam sektor layanan publik seperti daycare.
"Sebagaimana berkali-kali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," sambungnya.
Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga memberikan perlindungan holistik terhadap korban dan keluarga. Pendampingan psikologis dan layanan pemulihan trauma dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dinas terkait, didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Sinergi ini juga melibatkan aparat kepolisian demi penegakan hukum dan penanganan kasus secara komprehensif.
"Kami sudah membahas, mengeksplorasi banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif," ujar Pratikno.
Pembenahan Sistem Tata Kelola Daycare Secara Menyeluruh Standarisasi Layanan dan Perizinan DaycareSalah satu fokus pembenahan adalah penguatan standar layanan dan perizinan daycare di seluruh Indonesia. Pemerintah mengupayakan agar setiap daycare memenuhi standar legalitas, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dan menyediakan fasilitas yang memadai sesuai regulasi.
Upaya ini juga membantu mencegah beroperasinya daycare tanpa izin resmi sehingga meminimalisir risiko yang dapat membahayakan anak.
Penguatan Pengawasan dan Integrasi Program LayananPengawasan layanan daycare diperkuat melalui pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Pemerintah mendorong integrasi berbagai program layanan pengasuhan anak yang selama ini dijalankan oleh kementerian/lembaga berbeda agar dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif.
Hal ini bertujuan meningkatkan mutu layanan pengasuhan alternatif yang aman, nyaman, dan sesuai dengan hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan.
Pembentukan Gugus Tugas Perbaikan Tata Kelola DaycareUntuk mempercepat upaya perbaikan, pemerintah membentuk gugus tugas lintas kementerian yang memiliki tugas khusus mengawasi, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pembenahan tata kelola daycare secara komprehensif. Gugus tugas ini akan bekerja dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dengan target menghasilkan regulasi, panduan, serta sistem pengawasan yang terintegrasi dan efektif.
"Kita sepakati untuk membuat, membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola daycare ke depan secepat-cepatnya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun sangat jangka pendek juga akan segera dirumuskan," ujar Pratikno.
"Termasuk pembentukan portal tunggal data terintegrasi ini penting, sebuah framework regulasi yang terintegrasi antar permen (Peraturan Menteri) yang ada.Jadi tadi sudah kita elaborasi secara detail dan kita akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti ini," lanjutnya.
