Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras anggapan bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi penyebab utama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurut dia, kondisi rupiah yang sempat tertekan hingga mendekati level Rp17.400 per dolar AS lebih dipengaruhi sentimen global dibandingkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam media briefing di Jakarta pada Rabu, 6 Mei 2026. Ia mengaku kesal terhadap kritik yang menyebut kebijakan fiskal pemerintah sebagai faktor utama pelemahan mata uang nasional.
“Yang mengkritik kebijakan fiskal kita aneh. Mereka tidak memahami apa yang sebenarnya sedang dikerjakan pemerintah. Saya cukup kesal kalau ada yang mengatakan rupiah melemah gara-gara fiskal,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan kondisi APBN saat ini tetap terjaga dengan baik meski ekonomi global sedang menghadapi tekanan besar akibat ketidakpastian geopolitik, tingginya suku bunga global, dan perlambatan ekonomi sejumlah negara maju.
Menurut Purbaya, pemerintah justru berhasil menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan kas negara yang lebih efisien dan terukur. Salah satu strategi yang dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar dana negara dapat berputar lebih cepat di sektor ekonomi produktif.
“Yang kami lakukan bukan sekadar memindahkan kas negara, tetapi memastikan uang itu bergerak di sistem ekonomi sehingga bisa meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Dengan pengelolaan yang hati-hati, pemerintah disebut mampu mendorong aktivitas ekonomi tanpa harus menambah beban pengeluaran negara secara berlebihan.
“Pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat tanpa pengeluaran tambahan yang besar. Itu menunjukkan pengelolaan APBN kita berjalan efektif,” ujar Purbaya.
Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian pelaku pasar. Pada perdagangan sebelumnya, rupiah sempat ditutup di level Rp16.955 per dolar AS setelah mengalami tekanan akibat meningkatnya sentimen negatif global.
Analis pasar keuangan menilai penguatan dolar AS dipicu kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve Amerika Serikat yang masih bertahan lebih lama dari perkiraan pasar. Kondisi tersebut membuat arus modal asing cenderung kembali ke aset berbasis dolar AS sehingga menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan kondisi domestik semata.
“Tekanan terhadap rupiah terjadi hampir di banyak negara berkembang karena dolar AS sedang sangat kuat. Faktor utama datang dari kebijakan moneter AS dan ketidakpastian ekonomi global,” kata Bhima.
Meski demikian, Bhima menilai pasar tetap memperhatikan kondisi fiskal Indonesia sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, transparansi dan konsistensi kebijakan pemerintah tetap penting untuk menjaga kepercayaan investor.
“Pasar akan melihat bagaimana pemerintah menjaga defisit anggaran, utang negara, dan belanja publik. Kalau fiskal tetap disiplin, tekanan terhadap rupiah biasanya lebih terkendali,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut volatilitas rupiah saat ini juga dipengaruhi sentimen geopolitik global dan fluktuasi harga komoditas dunia. Menurut dia, tekanan terhadap mata uang negara berkembang meningkat setelah investor cenderung mengalihkan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman.
“Ketika ketidakpastian global meningkat, investor biasanya mencari safe haven seperti dolar AS dan obligasi pemerintah Amerika. Dampaknya, mata uang emerging markets mengalami tekanan,” kata Josua.
Namun ia menilai fundamental ekonomi Indonesia relatif masih kuat dibanding beberapa negara berkembang lain. Inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi stabil, dan cadangan devisa yang cukup besar menjadi faktor penopang rupiah dalam jangka menengah.
Bank Indonesia sebelumnya juga menegaskan akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah stabilisasi dilakukan melalui intervensi pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global.
“Kami memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga sesuai fundamental ekonomi Indonesia,” ujar Perry dalam konferensi pers sebelumnya.
Di sisi fiskal, pemerintah mengklaim APBN masih berada dalam kondisi aman dan menjadi shock absorber untuk menghadapi tekanan global. Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit anggaran tetap dijaga dalam batas yang terkendali, sementara rasio utang pemerintah masih relatif rendah dibanding banyak negara lain.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mengambil langkah populis yang dapat membahayakan kesehatan fiskal hanya demi menjaga persepsi jangka pendek pasar.
“Kita mengelola fiskal dengan prinsip kehati-hatian. Stabilitas ekonomi itu tidak dibangun lewat retorika, tetapi lewat kebijakan yang konsisten dan terukur,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman publik terhadap hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan kondisi ekonomi global. Menurut dia, tidak semua pelemahan mata uang dapat langsung dikaitkan dengan kebijakan pemerintah domestik.
“Nilai tukar itu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari suku bunga global, geopolitik, harga komoditas, sampai sentimen pasar internasional. Jadi tidak bisa disederhanakan hanya karena fiskal,” ujar Purbaya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai pemerintah perlu tetap menjaga komunikasi yang baik kepada pasar agar persepsi terhadap ekonomi Indonesia tetap positif.
“Pasar sangat sensitif terhadap komunikasi pejabat. Karena itu pemerintah perlu memberikan penjelasan berbasis data agar investor tetap percaya terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan bahwa stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar melalui reformasi ekonomi dan kepastian regulasi.
Di tengah tekanan global yang masih tinggi, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh stabil sepanjang 2026. Konsumsi domestik yang kuat, investasi infrastruktur, dan pemulihan sektor manufaktur disebut menjadi faktor penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski rupiah masih berpotensi mengalami volatilitas dalam jangka pendek, pemerintah memastikan koordinasi lintas lembaga akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.
Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap fokus pada pengelolaan APBN yang sehat dan produktif agar ekonomi Indonesia tetap resilien menghadapi berbagai tantangan global.
“Yang paling penting adalah menjaga fondasi ekonomi tetap kuat. Kalau fundamental ekonomi baik, tekanan jangka pendek terhadap rupiah bisa dihadapi dengan lebih tenang,” ujarnya.
