Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat penindakan terhadap praktik korupsi di sektor pertanian yang dinilai merugikan petani dan menghambat ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini, sebanyak 76 tersangka terkait kasus korupsi di sektor pertanian telah diproses secara hukum.
Pernyataan itu disampaikan Amran dalam diskusi bersama sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap praktik penyimpangan, baik dalam distribusi pupuk, pengelolaan pangan, maupun aktivitas perdagangan komoditas ilegal.
“Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, sudah ada 76 tersangka yang diproses hukum,” ujar Amran.
Menurut dia, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam membenahi tata kelola sektor pertanian nasional. Pemerintah, kata Amran, ingin memastikan bahwa seluruh program pangan benar-benar berjalan untuk kepentingan petani dan masyarakat luas, bukan dimanfaatkan kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian terus menindaklanjuti laporan yang masuk dari berbagai daerah. Tidak hanya dari aparat internal, laporan juga datang dari masyarakat, kelompok tani, hingga mahasiswa yang aktif mengawasi persoalan pangan di lapangan.
Amran menilai keterlibatan publik sangat penting untuk memperkuat pengawasan terhadap program pemerintah. Menurut dia, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pengkritik yang mampu memberikan masukan konstruktif berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
“Kami membuka ruang pengawasan publik. Kalau ada persoalan di lapangan, laporkan. Mahasiswa juga punya peran besar dalam mengawasi sektor pertanian,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani di sejumlah daerah, mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, permainan distribusi komoditas, hingga dugaan praktik perdagangan ilegal hasil pertanian.
Amran mencontohkan kasus kelangkaan pupuk di Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan mahasiswa dan langsung ditindaklanjuti pemerintah. Menurut dia, izin distributor yang diduga melakukan pelanggaran langsung dicabut hanya dalam hitungan menit setelah laporan diverifikasi.
“Begitu ada laporan dan terbukti, langsung dicabut izinnya. Itu diproses hukum karena tidak boleh ada permainan pupuk yang merugikan petani,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menindak laporan terkait peredaran bawang ilegal di Sumatera Utara. Kasus tersebut kini sedang diproses bersama aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi pangan berjalan sesuai aturan.
Amran menegaskan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat memicu berkembangnya praktik korupsi yang lebih besar. Karena itu, pemerintah memilih bertindak cepat agar sistem distribusi pertanian tetap sehat dan transparan.
“Kalau kita membiarkan satu pelanggaran saja, sama artinya kita sedang memelihara kejahatan di negara ini,” kata Amran.
Pakar ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai korupsi di sektor pertanian memang menjadi salah satu persoalan serius yang selama ini membebani petani. Menurut dia, praktik penyimpangan paling banyak terjadi pada distribusi pupuk subsidi, pengadaan alat pertanian, hingga tata niaga pangan.
“Korupsi di sektor pertanian dampaknya langsung dirasakan petani kecil. Ketika pupuk langka atau harga komoditas dipermainkan, petani menjadi pihak paling dirugikan,” ujar Dwi Andreas.
Ia menilai langkah penegakan hukum perlu dibarengi reformasi sistem distribusi agar potensi penyimpangan dapat ditekan secara permanen. Digitalisasi distribusi pupuk dan penguatan pengawasan daerah disebut menjadi salah satu solusi yang perlu diperkuat.
Selain fokus pada penindakan hukum, Kementerian Pertanian juga mengklaim terus memperbaiki berbagai aspek pendukung sektor pangan nasional. Pemerintah disebut sedang memperkuat produksi dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur pertanian, optimalisasi lahan, dan peningkatan stok pangan strategis.
Amran mengatakan stok beras nasional saat ini berada dalam kondisi kuat dan menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir.
“Gudang kita penuh. Stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta hingga 5,2 juta ton. Ini salah satu stok tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia,” katanya.
Data Badan Pangan Nasional sebelumnya juga menunjukkan peningkatan cadangan pangan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah berupaya menjaga kestabilan pasokan untuk menghadapi potensi gangguan iklim dan fluktuasi harga global.
Amran juga mengaitkan penguatan sektor pertanian dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Menurut dia, program tersebut berpotensi menjadi pasar besar bagi hasil produksi petani lokal.
Ia menjelaskan, MBG dapat berfungsi sebagai offtaker atau penyerap hasil pertanian sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani di berbagai daerah.
“Program MBG ini menjadi peluang besar bagi petani karena ada kebutuhan pangan dalam jumlah besar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pengamat kebijakan pangan dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Krisnamurthi, menilai program pemerintah memang dapat meningkatkan permintaan produk pertanian domestik. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga distribusi dan harga tetap stabil.
“Permintaan yang besar harus diimbangi tata kelola yang baik. Kalau distribusi bermasalah atau ada mafia pangan, manfaatnya tidak akan maksimal bagi petani,” kata Bayu.
Di sisi lain, Amran mengakui tingkat kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Berdasarkan perhitungan bersama mahasiswa BEM dari berbagai daerah, rata-rata pendapatan petani disebut masih berada di angka sekitar Rp37 ribu per hari.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan menjaga harga jual hasil panen agar petani memperoleh penghasilan lebih layak.
“Petani adalah tulang punggung pangan nasional. Karena itu pendapatan mereka harus ditingkatkan agar sektor pertanian semakin kuat,” ujarnya.
Amran memastikan penindakan terhadap pelanggaran di sektor pertanian akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Bahkan, jika ditemukan keterlibatan aparatur internal kementerian, tindakan tegas juga akan diberikan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan bersama.
“Kalau ada pelanggaran, laporkan. Kita ingin sektor pertanian ini bersih dan benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Amran.
Langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertanian dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan tekanan ekonomi dunia, tata kelola pertanian yang transparan dianggap menjadi kunci agar produksi nasional tetap stabil dan petani memperoleh manfaat yang adil.
