Sebanyak 18 guru dan tenaga kependidikan non-ASN berstatus Jasa Layanan Orang Perorangan (JLOP) di Kulon Progo mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pengunduran diri itu terjadi karena para tenaga pendidik memilih pekerjaan lain di berbagai sektor.
Kepala Disdikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi, mengatakan sebagian guru yang mundur diterima sebagai PPPK di tempat lain, perangkat kalurahan, pegawai bank, hingga membuka usaha sendiri. Ada pula yang diterima mengajar di Sekolah Rakyat.
“Yang mengundurkan diri ini memang ada yang diterima menjadi PPPK di lain tempat, ada yang diterima menjadi perangkat kalurahan, ada juga yang diterima di bank, buka usaha,” kata Nur dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (7/5).
“Mereka kan dapat pekerjaan yang barangkali menurut dia lebih baik dan tentu itu kami juga tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.
Selain itu, Disdikpora juga menerima informasi adanya guru yang berpindah menjadi pegawai SPPG. Namun, hingga kini perpindahan tersebut belum teridentifikasi secara administratif.
“Kalau yang SPPG memang kami belum tahu pasti, belum teridentifikasi,” ujarnya.
Nur mengatakan honor guru JLOP saat ini ditetapkan minimal sekitar Rp1 juta per bulan. Menurutnya, skema JLOP diperuntukkan bagi guru yang sebelumnya tidak masuk dalam formasi PPPK paruh waktu.
“JLOP ini merupakan guru yang kemarin nggak masuk di PPPK Paruh Waktu. Kalau yang ditetapkan itu untuk guru minimal Rp1 jutaan,” kata Nur.
Ia menambahkan kebutuhan guru di Kulon Progo masih cukup tinggi, terutama untuk jenjang SMP, khususnya guru olahraga. Hingga kini tercatat ada sekitar 305 tenaga berstatus JLOP di Kulon Progo, termasuk guru, operator sekolah, dan tenaga kebersihan.
