Terkini, Makassar — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Riset Akses Keuangan dalam rangka program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas kakao di Makassar, Selasa, 5 Mei 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pacu Akselerasi Akses Keuangan, Ekonomi Daerah Meningkat”.
FGD ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan akses keuangan petani kakao sekaligus merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut yang implementatif untuk memperkuat sektor perkakaoan di Sulawesi.
Sebagai salah satu sentra produksi kakao nasional, Sulawesi memiliki kontribusi besar terhadap industri kakao Indonesia.
Potensi tersebut dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, sektor kakao masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya produktivitas yang belum optimal dan keterbatasan program peremajaan tanaman.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Arif Machfoed, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pengembangan komoditas kakao.
“Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait, pengembangan kakao tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujar Arif Machfoed.
OJK mencatat, sejak 2025 telah terbentuk empat ekosistem keuangan komoditas kakao di wilayah Sulawesi, yakni di Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Konawe Selatan. Seluruh ekosistem tersebut telah bekerja sama dengan sektor perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada petani.
Hingga saat ini, total kredit dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp26 miliar kepada 223 petani kakao.
Kegiatan FGD turut menghadirkan pemaparan dari perwakilan Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Perdagangan RI terkait arah strategis pengembangan sektor kakao nasional.
Forum ini juga dihadiri wakil kepala daerah, organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, akademisi, mahasiswa, hingga lembaga internasional dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, OJK Sulselbar bekerja sama dengan OJK Institute dan akademisi Universitas Hasanuddin mendiseminasikan sejumlah hasil riset terkait akses keuangan dan pengembangan ekonomi daerah.
Riset tersebut meliputi peran sektor jasa keuangan dalam pengembangan ekonomi daerah, analisis kebutuhan asuransi parametrik sektor pertanian, serta kebutuhan akses keuangan petani kakao dalam ekosistem closed loop.
Direktur Riset OJK Institute, Bayu Bandono, mengatakan hasil riset diharapkan menjadi referensi strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap riset ini dapat memberikan insight yang bermanfaat bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Bayu Bandono.
Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan para pemangku kepentingan, OJK Sulselbar juga menyerahkan plakat penghargaan kepada ekosistem keuangan pengembangan komoditas kakao yang telah terbentuk di Pulau Sulawesi.
