Wamendagri Sindir Kepala Daerah yang Memilih Mengeluh Ketimbang Berpeluh Laksanakan PSN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiharto menyindir ada kepala daerah yang mengeluh menjalankan program mandatori dari pemerintah pusat berupa Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini disampaikan Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) yang digelar Kamis (7/5/2026) disiarkan dalam kanal YouTube Bappenas RI.

"Ada kepala daerah yang semangat tapi ada kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh," kata Bima.

Padahal menurut Bima, banyak contoh-contoh di daerah yang membuktikan PSN jika dikawal dengan serius akan membangkitkan ekonomi daerah.

Baca juga: Demo Jilid II Petambak di Pendopo Indramayu: Sampai Titik Darah Penghabisan Kami Tolak PSN Revitalisasi Tambak

"Ini saya berikan contohnya satu daerah Pak, kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, kota Jambi," katanya.

Menurut Bima, Wali Kota Jambi Maulana yang menjaring dukungan pembangunan dari berbagai pihak, sehingga terkumpul hampir sama dengan anggaran pendapatan belanja daerah.

"Ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya ini agak gesit juga, dukungan pembangunan dari mana-mana itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, Rp 2 triliun," ucapnya.

Selain itu, daerah yang berhasil meningkatkan ekonomi setelah mengawal dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga: BGN Tegaskan Undangan Bimtek SPPG 2026 yang Beredar Hoaks

Kepala daerah yang rajin akan mengawal rantai pasok sehingga peternakan, pertanian dan sebagainya di daerah bisa disambungkan.

"Nah ini laporan-laporan dari berbagai kota menunjukkan hasil yang baik, salah satunya adalah ini yang saya kutip ini," ucapnya.

Menurut Bima, keberhasilan daerah ini sejalan juga dengan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Baca juga: Bilamana SPPG Tak Dapat Insentif Rp 6 Juta per Hari?

"Nah seperti Pak Menteri Keuangan juga sampaikan tadi, Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa ekonomi kita baik, dengan catatan betul-betul kita kawal semua sampai daerah. Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang