JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiharto menegur Provinsi Kalimantan Timur yang berkali-kali viral karena langgar prinsip efisiensi anggaran.
"Beberapa daerah kami ingatkan dan kami tegur karena melanggar prinsip efisiensi seperti provinsi Kalimantan Timur yang berkali-kali menjadi viral," kata Bima dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) disiarkan dalam kanal YouTube Bappenas RI, Kamis (7/5/2026).
"Ini juga masuk coaching klinik dari kami termasuk inspektorat," sambungnya.
Adapun isu viral berkaitan dengan Kalimantan Timur yakni pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang mencapai Rp 8,5 miliar.
Baca juga: Anggaran Rp 450 Juta, Penyedia Jasa Bongkar Rincian Kerja Laundry Pemprov Kaltim
Terbaru berkaitan dengan biaya cuci atau laundry yang menembus angka Rp 450 juta untuk satu tahun.
Pengingat dan teguran ini diperlukan, kata Bima, untuk memastikan konsistensi sinkronisasi pusat dan daerah, khususnya terkait dengan perencanaan dan penganggaran.
Untuk melakukan sinkronisasi ini, Bima juga menjelaskan harus ada penyelarasan dengan program nasional.
"Kepatuhan pada hal-hal yang mandatori tadi (seperti MBG, dan koperasi Merah Putih), kami lihat lagi karena kami punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Real-time, kita bisa lihat mereka patuh atau tidak pada hal-hal yang mandatori tadi," ucapnya.
Baca juga: Wamendagri Sindir Kepala Daerah yang Memilih Mengeluh Ketimbang Berpeluh Laksanakan PSN
Bima juga mengatakan, perlu ada inovasi fiskal daerah dan alternatif pembiayaan.
Karena di tengah efisiensi, Bima mengatakan ada beberapa daerah yang memiliki lonjakan pendapatan asli daerah.
"Karena ada kreasi-kreasinya, parkir, iklan, enggak naikin pajak. Hal-hal mendasar yang tidak terpikirkan dia lakukan. Nah ini sedang kami kompilasi untuk menjadi benchmarking dan inspirasi bagi daerah lain," tuturnya.
Terakhir adalah sinergi pembangunan kewilayahan.
Baca juga: Bima Arya Beberkan 3 Tantangan Kepala Daerah, Isu Selat Hormuz Hingga Janji Politik
Bima mengatakan, Kemendagri saat ini sedang melakukan pendekatan kewilayahan berdasarkan prinsip aglomerasi.
"Dan kami mendorong agar masing-masing region itu dengan konteks aglomerasi bekerja sama," katanya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
