JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat yang mulai berlaku sejak 10 April 2026 sempat memunculkan harapan baru bagi warga Jakarta.
Setidaknya, ada anggapan bahwa absennya sebagian pegawai pemerintah dari perjalanan rutin menuju kantor dapat mengurangi kemacetan Ibu Kota.
Namun, sebulan setelah kebijakan itu berjalan, wajah Jakarta belum benar-benar berubah. Lalu lintas memang menunjukkan penurunan di sejumlah titik, tetapi belum cukup untuk membuat jalanan terasa lengang.
Di beberapa ruas, kendaraan bahkan masih mendominasi dengan pola kemacetan yang mirip hari kerja biasa.
Baca juga: Menimbang Efektivitas WFH ASN Tiap Jumat, Mampukah Jinakkan Macet Jakarta?
Bagi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, kondisi ini menegaskan satu hal, WFH hanya bekerja sebagai strategi “avoid” atau menghindari perjalanan, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan.
“Dalam kerangka transportasi berkelanjutan, ‘Avoid-Shift-Improve’, kebijakan WFH ASN setiap Jumat sudah masuk ke dalam strategi ‘avoid’ untuk mengurangi kebutuhan perjalanan,” kata Southeast Asia Director ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/5/2026).
Namun, menurut ITDP, Jakarta membutuhkan strategi yang lebih kuat pada aspek “shift”, yakni mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Jakarta tidak bisa mengharapkan perubahan perilaku masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi tanpa adanya strategi pendukung lainnya,” ujar Gonggomtua.
Mengurangi Perjalanan, tetapi Dampaknya TerbatasSecara teori, kebijakan WFH ASN dapat menekan mobilitas karena mengurangi kebutuhan perjalanan harian.
Gonggomtua menyebut, jumlah ASN di wilayah Jakarta mencapai 1,5 juta orang berdasarkan data BKN 2026, sehingga absennya sebagian ASN pada Jumat berpotensi memengaruhi lalu lintas di koridor utama.
Namun, ia menilai dampak itu tetap terbatas jika dilihat dalam konteks Jabodetabek yang jauh lebih luas.
“Jika dilihat secara menyeluruh, jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek (total pekerja Jabodetabek, 9 juta jiwa, BPS 2025), sehingga kemungkinan dampak penurunan kemacetan lalu lintas oleh kebijakan ini belum signifikan,” kata Gonggomtua.
Baca juga: WFH ASN Tiap Jumat: Stasiun KRL Lebih Lengang, Pengguna Turun 9 Persen
Selain itu, tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Beberapa sektor seperti layanan kesehatan, teknisi lapangan, hingga petugas pelayanan publik tetap harus bekerja tatap muka.
Kondisi tersebut membuat kebijakan WFH Jumat lebih mirip “pengurangan tekanan sesaat” dibanding solusi struktural yang mampu mengubah sistem mobilitas warga Jakarta secara menyeluruh.
Dalam kerangka “Avoid-Shift-Improve”, kebijakan avoid hanya satu bagian dari strategi.
Jika tidak diikuti dengan kebijakan shift, ruang kosong di jalan berpotensi diisi oleh kelompok perjalanan lain, baik dari sektor swasta maupun warga yang memilih menggunakan kendaraan pribadi karena merasa jalan lebih longgar.
“Shift” Jadi Kunci: Transportasi Umum Harus Lebih MenarikMenurut ITDP, kebijakan WFH akan sulit menciptakan perubahan permanen jika tidak dibarengi strategi shift.
Gonggomtua menilai Jakarta masih terlalu bergantung pada kendaraan pribadi, terutama karena keterbatasan layanan transportasi publik di wilayah penyangga.
“Saat ini, sekitar 80 persen wilayah Jakarta sudah terlayani transportasi publik, tetapi cakupan layanan di Bodetabek masih jauh lebih rendah, yaitu sekitar 2 persen,” kata Gonggomtua.
Ketimpangan ini menjadi alasan mengapa perjalanan komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
Baca juga: Penumpang Commuter Line di Jabodetabek Turun 9 Persen Saat WFH
ITDP menekankan bahwa penguatan transportasi publik tidak cukup hanya soal menambah rute.
Peningkatan kualitas layanan harus menyasar waktu tunggu yang lebih singkat, waktu tempuh lebih cepat, integrasi antarmoda, integrasi tarif, akses aman menuju halte dan stasiun, hingga jaminan keamanan pengguna.
“Selain itu, akses pejalan kaki dan pesepeda menuju stasiun dan halte yang aman, selamat, dan inklusif juga penting untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik,” ujar Gonggomtua.
Namun, ia menegaskan bahwa strategi “pull” seperti perbaikan transportasi publik harus berjalan bersamaan dengan strategi “push” yang menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Jakarta, menurut ITDP, perlu meng-upgrade kebijakan pengaturan kendaraan seperti ganjil genap yang dianggap tidak lagi efektif.
“Sebelumnya, Jakarta telah menerapkan kebijakan ganjil genap sejak tahun 2016, namun kebijakan ini dianggap tidak efektif karena mendorong pembelian kendaraan kedua,” ujar Gonggomtua.
Sebagai gantinya, ITDP mendorong penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di koridor yang sudah terlayani angkutan umum, atau memperluas Kawasan Rendah Emisi (KRE) seperti yang diterapkan di Kota Tua sejak 2021.
Data Dishub: Turun, tetapi Belum SignifikanBerdasarkan data sensor traffic counting Dishub DKI, volume kendaraan pada Jumat pertama penerapan WFH ASN (10 April 2026) memang menunjukkan tren penurunan dibanding hari kerja normal.
“Secara umum, total volume kendaraan pada hari Jumat dengan penerapan WFH ASN menunjukkan tren penurunan dibandingkan hari kerja normal, meskipun besaran penurunannya masih belum signifikan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Perhubungan (PusdatinHub) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Listiyaning Handayani dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (11/5/2026).
