Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menjalankan investigasi menyusul insiden keracunan terhadap 200-an siswa SD sampai SMP di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya sesudah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026) kemarin.
Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim mengatakan bahwa insiden tersebut tengah diidentifikasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Jatim untuk mengungkap penyebab keracunan.
“Iya Prof. Erwin Kadinkes lagi ngecek, bagaimana penanganannya. Jadi nanti kami berikan informasi yang terbaru tentang hal-hal ini,” ujar Emil dikutip, Selasa (12/5/2026).
Di sisi lain, Emil menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tembok Dukuh yang mendistribusikan MBG tersebut bakal mendapat sanksi karena dianggap lalai dalam menjaga kualitas menu.
Wagub Jatim menjelaskan, mekanisme pemberian sanksi dilakukan secara kolektif dengan koordinasi utama di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN).
“Harus ada (sanksi). Begini, kewenangan pemberian sanksi, tentu dilakukan secara kolektif, tapi terutamanya melalui BGN, dan BGN telah menerapkan sanksi ya untuk SPPG yang mengalami insiden-insiden,” ujarnya.
Sejauh ini, BGN kerap memberikan sanksi bagi SPPG yang dilaporkan dalam kasus serupa. Meski begitu, Emil menegaskan mekanisme evaluasi juga harus sejalan dengan pemberian sanksi guna meningkatkan kualitas makanan.
“Kemudian efektivitas dari penerapan sanksi BGN juga kami pahami terus melakukan evaluasi. Artinya apakah kemudian setelah dikasih sanksi ada perbaikan atau tidak,” jelasnya.
Emil menegaskan saat ini Satgas MBG Jatim memprioritaskan penanganan kasus yang terjadi di Surabaya sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SPPG.
“Nanti kinerjanya kita bahas khusus. Saat ini kita fokus dulu pada penanganan insiden yang terjadi di Surabaya ini dulu,” tandasnya.(wld/iss/ham)
