BANDUNG, KOMPAS– Sebanyak 2,3 juta anak di Indonesia belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak yang berisiko tertular penyakit berbahaya yang mematikan. Selain itu, kondisi ini juga menandakan adanya kesenjangan layanan kesehatan dasar.
Data Kementerian Kesehatan mencatat jumlah anak di Indonesia yang belum pernah diimunisasi mencapai 2,3 juta. Jumlah tersebut akumulasi dari tahun 2023 sampai 2025. Data pun menunjukkan, Indonesia menjadi negara dengan angka zero dose atau anak tanpa dosis imunisasi terbanyak keenam di dunia.
“Ada 2,3 juta anak di Indonesia yang zero dose. Apa maksudnya? Zero dose adalah anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, tidak diimunisasi campak, tidak diimunisasi polio, tidak diimunisasi DPT, dan lainnya,” ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono di sela-sela acara kunjungan lapangan tematik bertajuk “Mengejar Anak Zero Dose” di Bandung, Selasa (12/5/2026).
Ia menuturkan, anak yang tidak mendapatkan imunisasi maka tidak akan memiliki perlindungan dari berbagai penyakit berbahaya yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Selain itu, anak yang tidak diimunisasi juga berpotensi memicu terjadinya wabah di suatu wilayah, terutama jika terdapat banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi di wilayah tersebut.
Zero dose adalah anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, tidak diimunisasi campak, tidak diimunisasi polio, tidak diimunisasi DPT, dan lainnya.
Masalah zero dose di Indonesia diperburuk pula dengan cakupan imunisasi yang rendah dan tidak merata. Capaian imunisasi lengkap pada anak menurun dalam tiga tahun terakhir. Angka imunisasi bayi lengkap pada 2023 tercatat 95,3 persen. Angka tersebut menurun menjadi 87,7 persen pada 2024 dan 80,2 persen pada 2025.
Cakupan tersebut pun tidak merata. Capaian imunisasi bayi lengkap tertinggi tercatat di Banten (114,9 persen), DKI Jakarta (101,4 persen), Sumatera Selatan (99,5 persen), dan Jawa Barat (92,3 persen). Sementara kesenjangan pada daerah dengan cakupan terendah sangat tinggi, yakni Papua Pegunungan (4,5 persen), Papua Tengah (19,9 persen), Aceh (33,7 persen), Sumatera Barat (43,6 persen), dan Papua Barat Daya (44,8 persen).
Dante mengatakan, cakupan imunisasi di suatu wilayah harus dicapai secara optimal agar membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Kekebalan komunitas baru akan tercapai jika cakupan imunisasi bisa mencapai lebih dari 90 persen. Dengan cakupan tersebut diharapkan setiap masyarakat akan terlindungi dari penularan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.
“Kita tidak ingin ada lagi tangis orangtua karena penyakit pada anaknya yang seharusnya bisa dicegah. Itu tidak tahun ini, tidak di tahun depan, dan tidak akan pernah lagi. Karena sekali mereka (anak) zero dose akan membuka peluang menjadi wabah untuk kesakitan dan kematian pada anak,” tuturnya.
Dante menuturkan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan imunisasi berbeda-beda di setiap daerah. Itu antara lain, terkait kurangnya pengetahuan di masyarakat, faktor agama, faktor edukasi, serta rantai pasok (supply chain) yang terbatas.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan masing-masing persoalan di setiap daerah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi juga perlu ditingkatkan. Kesadaran tersebut terutama pada orangtua, termasuk ayah yang dinilai banyak berperan dalam menentukan imunisasi pada anak.
“Kalau semua upaya telah dilakukan dan bisa berjalan, kita harap zero dose bisa diatasi dalam waktu lima tahun,” katanya.
Secara terpisah, Tenaga Ahli Bidang Integrasi Layanan Primer dan Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Indah S Widyahening menuturkan, masalah zero dose tidak hanya terkait dengan capaian imunisasi di suatu wilayah, namun juga menjadi penanda adanya kesenjangan pada akses layanan kesehatan dasar. Itu sebabnya, penguatan pada layanan kesehatan primer menjadi upaya penting untuk mendukung pelaksanaan imunisasi yang lebih baik.
Penguatan layanan primer dilaksanakan di puskesmas, posyandu, serta kunjungan rumah. Penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi harus dimulai dari titik layanan yang paling dekat dengan keluarga, yakni puskesmas dan posyandu.
Menurut Indah, pelaksanaan imunisasi di masyarakat juga perlu disertai dengan komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Kendala yang dihadapi saat ini tidak hanya pada akses fisik, melainkan juga persepsi dan informasi yang salah di masyarakat.
“Menjangkau anak zero dose berarti memastikan layanan hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan kesehatan dasar, termasuk imunisasi,” ujar dia.
Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan, Gertrudis Tandy mengatakan, imunisasi perlu diberikan secara rutin dan lengkap. Imunisasi diberikan di setiap siklus hidup. Imunisasi tidak hanya bermanfaat untuk melindungi dirinya sendiri namun juga anak lainnya lewat kekebalan kelompok yang terbentuk. Imunisasi ini juga dapat melindungi kelompok rentan di lingkungannya.
Sebaliknya, jika banyak anak tidak diimunisasi dapat berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) terkait penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti campak, polio, hepatitis, dan difteri. Tingkat kesakitan dan kecacatan, serta kematian akibat penyakit berbahaya tersebut juga akan meningkat.
Pada jangka panjang, anak yang pernah tertular penyakit tersebut berisiko mengalami gangguan fisik yang berdampak pada penurunan kualitas hidup di masa depan. Beban ekonomi pun semakin besar.
Karena itu, Gertrudis mengatakan, pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan imunisasi rutin, melainkan mengatasi masalah zero dose pada anak di Indonesia. Upaya pelacakan akan ditingkatkan untuk memastikan seluruh anak yang belum mendapatkan imunisasi bisa terdata.
Setelah itu, setiap anak yang diketahui belum mendapatkan imunisasi akan didorong untuk menjalankan imunisasi kejar. Imunisasi kejar dilakukan pada anak yang tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal seharusnya agar bisa segera melengkapi imunisasi tersebut.
“Kita tidak mau lagi ada anak Indonesia yang sakit, apalagi sakit berat sampai lumpuh atau bahkan meninggal. Maka dari itu, kita perlu pastikan seluruh anak mendapatkan imunisasi lengkap,” kata Gertrudis.
