JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai menyiapkan langkah tambahan untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah setelah kurs menembus Rp 17.500 per dolar AS. Paralel dengan langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan akan masuk ke pasar obligasi domestik untuk menahan kenaikan imbal hasil surat utang negara yang dinilai dapat memicu arus keluar modal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (12/5/2026), menegaskan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih aman meski nilai tukar rupiah pada Selasa (12/5/2026) bergerak sampai Rp 17.528 per dolar AS. Sementara asumsi pada APBN 2026 adalah Rp 16.500 per dolar AS.
Purbaya mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi ulang terhadap asumsi nilai tukar dalam pengelolaan APBN 2026. Dalam simulasi internal tersebut, kurs yang digunakan disebut sudah lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN. Dengan demikian, pelemahan rupiah saat ini masih dalam rentang yang telah diantisipasi pemerintah.
”Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi enggak saya umumin, tapi di atas itu, tidak jauh dari yang sekarang. Jadi, APBN saat ini masih relatif aman,” ujarnya.
Di tengah tekanan terhadap rupiah, pemerintah juga menyiapkan intervensi di pasar obligasi melalui dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund (BSF). Instrumen ini akan digunakan untuk membeli kembali Surat Berharga Negara di pasar sekunder guna menjaga stabilitas harga obligasi dan menahan kenaikan imbal hasil.
Intervensi, menurut Purbaya, mulai dijalankan secara bertahap. Belum seluruh skema BSF diaktifkan. Namun, Kementerian Keuangan akan terlebih dahulu memanfaatkan instrumen yang telah tersedia untuk masuk ke pasar obligasi.
Langkah tersebut dilakukan karena lonjakan imbal hasil obligasi dinilai dapat memicu tekanan lanjutan di pasar keuangan. Saat investor melepas SBN di pasar sekunder, harga obligasi turun dan imbal hasil naik. Jika kenaikan imbal hasil berlangsung terlalu cepat, investor lain berpotensi ikut menjual asetnya karena menilai risiko pasar meningkat.
Melalui pembelian obligasi, pemerintah berupaya menahan penurunan harga SBN agar imbal hasil tidak melonjak tajam. Stabilitas di pasar obligasi diharapkan meredam arus keluar modal asing, yang biasanya diikuti penjualan rupiah untuk membeli dollar AS, sehingga tekanan terhadap kurs dapat berkurang.
“Kalau yield (imbal hasil)-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau malah masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat,” ujar Purbaya.
Meski demikian, ia menegaskan, tanggung jawab utama menjaga stabilitas nilai tukar tetap berada di tangan Bank Indonesia. Pemerintah hanya membantu melalui stabilisasi pasar obligasi agar tekanan di pasar keuangan domestik tidak semakin meluas.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengingatkan, pelemahan rupiah dan kenaikan SBN dinilai tidak semata dipicu gejolak global, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi fiskal domestik.
“Di tengah kebutuhan pembiayaan yang besar, kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor menjadi faktor krusial pada sisa 2026,” katanya.
Dipo menilai tekanan yang terjadi di pasar obligasi menunjukkan biaya pembiayaan pemerintah kian mahal. Imbal hasil SBN tenor menengah hingga panjang terus meningkat, dari kisaran 6,5 persen menjadi mendekati 6,8 persen dalam beberapa waktu terakhir.
Kenaikan imbal hasil tersebut, menurut dia, mencerminkan premi risiko yang diminta investor semakin besar untuk menempatkan dana di Indonesia. Selisih imbal hasil dengan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) dinilai semakin tipis, sementara risiko kurs rupiah dan ketidakpastian global justru meningkat.
“Kapital sekarang lebih sulit dicari. Investor juga sedang berhati-hati karena geopolitik dan banyak ketidakpastian. Mereka melihat Indonesia masih menarik atau tidak, itu sedang dipertimbangkan,” ujar Dipo.
Ia menekankan risiko terbesar bukan hanya pelemahan rupiah, melainkan kemampuan pemerintah melakukan pembiayaan ulang atau roll over atas utang yang jatuh tempo. Ketika minat investor terhadap SBN menurun dan biaya pinjaman terus naik, ruang pemerintah untuk menerbitkan utang baru menjadi semakin sempit.
Ia menilai langkah pemerintah menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing, termasuk rencana penerbitan Panda Bond di pasar China, merupakan salah satu upaya mencari sumber pembiayaan alternatif. Namun, kebijakan tersebut lebih bersifat memperluas kanal pendanaan, bukan menyelesaikan akar persoalan tekanan fiskal.
“Kalau investor makin selektif atau hanya mau masuk dengan biaya mahal, risikonya kemampuan refinancing kita makin berat. Itu yang harus dijaga,” katanya.
Dipo menambahkan, pelemahan indikator pasar obligasi juga tercermin dari menurunnya rasio penawaran masuk pada lelang SBN pemerintah. Ini menunjukkan permintaan investor terhadap surat utang negara tidak sekuat sebelumnya, di tengah kebutuhan penerbitan yang tetap tinggi untuk menutup defisit anggaran dan membayar kewajiban utang lama.
Menurut dia, tekanan terhadap fiskal berpotensi menjadi sumber utama kerentanan ekonomi jika tidak diantisipasi sejak dini. Ketika persepsi terhadap fiskal memburuk, krisis kepercayaan dapat terjadi dan memicu efek berantai ke pasar keuangan, inflasi, serta nilai tukar.
“Masalah utamanya adalah fiskal. Kalau kepercayaan pasar terganggu, biaya untuk memulihkan akan jauh lebih mahal,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai pengelolaan fiskal pada triwulan II hingga IV 2026 perlu difokuskan pada penguatan arus kas pemerintah, menjaga penerimaan negara, dan memastikan strategi pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada penerbitan utang baru.
Tanpa langkah tersebut, Dipo menambahkan, tekanan pembiayaan dapat meningkat seiring besarnya kewajiban bunga dan pokok utang yang harus dibayar hingga akhir tahun.
