jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan masih menemukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kondisi yang dinilai tidak sesuai standar.
Kondisi tidak standar itu, yakni area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.
BACA JUGA: Pegawai SPPG Meninggal, Ahli Waris Mendapat Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, Sebegini
Hal itu didapati Dudung saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Dudung bilang, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan.
BACA JUGA: BGN Wajibkan Seluruh SPPG Tambah Penerima Manfaat 3B Dalam Dua Minggu
Untuk itu, dia meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” ucap Dudung dalam keterangannya, pada Selasa (12/5).
BACA JUGA: Hadir di Munas PAPDESI, Menko Zulhas: SPPG Wajib Belanja ke Desa
KSP sendiri telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.
Dia juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.
“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” tuturnya.
Eks Pangdam itu menekankan, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ujar Dudung.
Dia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Dudung meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis.
“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
