Dewan Energi Nasional (DEN) menilai proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) bisa menjadi alternatif penggunaan LPG bersubsidi untuk rumah tangga.
Anggota DEN, Kholid Syeirazi, menyebutkan proyek DME masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.
Dia menambahkan, pemerintah berharap proyek DME dapat mulai bergerak tahun ini. Namun, untuk detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.
“Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5).
Adapun Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan percepatan pengembangan Coal to DME dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 Danantara Indonesia pada akhir April 2026 lalu.
Proyek ini digadang-gadang menjadi substitusi LPG, sekaligus menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.
Kholid menjelaskan, selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80 persen masih dipenuhi dari impor atau sekitar 7,2 juta ton per tahun.
Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum termanfaatkan optimal, yang menurutnya dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan PT Pertamina Patra Niaga.
“Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME,” kata Kholid.
Kholid pun menilai bahwa skema subsidi untuk proyek DME bisa dipertimbangkan karena menjadi investasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik,” ujar Kholid
Pasalnya, menurut dia, pendekatan pembangunan DME tidak bisa hanya dilihat dari sisi keekonomian jangka pendek. Sebab, proyek tersebut berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi bagian dari visi pemerintah.
Dia menilai, ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.
“Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri,” ujar Kholid.
Kholid juga menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.
Di sisi lain, lanjut dia, apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi semata, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.
“Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang,” katanya.
