Pemerintah terus mendorong realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penyelesaian berbagai hambatan investasi. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan, berbagai masalah investasi akan diselesaikan dengan efektif, praktis dan transparan.
Salah satunya dengan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Ini merupakan agian dari strategi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekaligus memperkuat ketahan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.
“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ungkap Purbaya saat di acara International Seminar on Debottlenecking Channel, Selasa (12/05/2026).
Seminar Debottlenecking dibuat untuk mengenalkan mekanisme penanganan hambatan investasi dan bisnis yang mencakup penyelesaian berbagai kendala mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, hingga koordinasi lintas sektor serta Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui Kanal Debottlenecking. Sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi dan menguatkan kepastian hukum.
“Pembentukan kanal Debottlenecking merupakan salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi tersebut,” jelasnya.
Purbaya menekankan, pentingnya menjaga kepercayaan investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia. Ia menilai, Kanal Debottlenecking lebih efektif memperbaiki iklim investasi, karena perbaikan regulasi berangkat langsung dari permasalahan nyata yang dihadapi dunia usaha.
“Saya mendengar langsung dari sektor swasta apa yang menjadi permasalahan mereka, dan kami menyelesaikannya. Pada akhirnya, kami juga akan memperbaiki regulasi yang ada sesuai kebutuhan. Menurut saya, itulah pendekatan yang lebih baik, yang akan memberikan hasil lebih cepat dan lebih nyata, karena kita menangani masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh dunia usaha di negeri ini,” jelasnya.
Sementara, Arif Havas Oegroseno Wakil Menteri Luar Negeri menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional. Lantaran dinamika ekonomi global saat ini, termasuk fenomena weaponization of economic relations, yang menuntut negara-negara untuk semakin adaptif dan strategis dalam menjaga daya saing ekonominya.
Menurutnya, Indonesia saat ini tidak hanya bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata, tetapi juga dalam membangun kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan (resilience), kepastian hukum serta strategi investasi yang kredibel dan berkelanjutan.
“Upaya debottlenecking menjadi aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.” katanya.
Havas menegaskan isu investasi, perdagangan, dan hubungan ekonomi internasional saat ini telah menjadi bagian penting dari portofolio diplomasi Indonesia dan turut mewarnai berbagai proses negosiasi internasional. Peran Perwakilan Indonesia di luar negeri sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (Inbound Investment) maupun dari Indonesia (Outbound Investment), termasuk menerima pengaduan hambatan investasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah investasi.
“Keberadaan Satgas dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam mengidentifikasi, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai negara. Diskusi yang berlangsung pada seminar ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas Perwakilan RI dalam menelusuri pergerakan investasi potensial secara lebih terarah dan terkoordinasi,” pungkasnya. (lea/saf/ipg)
