INDONESIA sedang bergerak dalam arus transformasi besar. Negara hadir dengan ambisi yang semakin luas, visi pembangunan yang semakin jauh ke depan, dan keberanian fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pemerintah mendorong berbagai program strategis nasional dengan keyakinan bahwa bangsa ini harus melompat lebih cepat menuju masa depan.
Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga pembangunan sumber daya manusia diposisikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Di atas kertas, semua ini tampak menjanjikan. Negara ingin membangun generasi sehat, desa yang produktif, dan ekonomi nasional mandiri.
Dalam perspektif makro, arah tersebut bukan hanya rasional, tetapi juga penting. Negara besar tidak mungkin bertahan hanya dengan pola pembangunan rutin yang stagnan.
Ia membutuhkan lompatan besar, keberanian politik, dan mobilisasi sumber daya nasional secara masif.
Namun, di bawah optimisme besar itu, muncul gelombang keresahan yang perlahan, tetapi nyata. Keresahan itu tumbuh di desa-desa, di kantor kepala daerah, di ruang musyawarah kampung, di kalangan petani, guru, perangkat desa, hingga masyarakat kecil yang setiap hari berhadapan langsung dengan realitas hidup.
Mereka tidak selalu menolak pembangunan. Mereka juga tidak anti-terhadap perubahan. Namun, mereka mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar antara visi besar negara dan kebutuhan konkret masyarakat sehari-hari. Inilah yang sesungguhnya menjadi anatomi keresahan rakyat.
Rakyat Tidak Lagi Menentukan Prioritasnya SendiriKeresahan itu lahir bukan karena rakyat tidak memahami pentingnya pembangunan nasional, melainkan karena mereka merasa semakin sulit menentukan prioritas hidupnya sendiri.
Negara bergerak dengan agenda yang sangat besar dan terpusat, sementara masyarakat di tingkat bawah hidup dengan persoalan yang sangat praktis dan mendesak.
Baca juga: Angka yang Tidak Diceritakan Purbaya
Ketika jalan desa rusak tidak kunjung diperbaiki, irigasi pertanian belum memadai, fasilitas kesehatan terbatas, dan kebutuhan dasar lokal tertunda karena anggaran diarahkan pada program nasional, maka keresahan mulai menemukan bentuk sosialnya.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu contoh paling nyata dari dinamika ini. Pemerintah memproyeksikan program ini sebagai investasi besar dalam pembangunan human capital Indonesia.
Tujuannya sangat mulia, yakni menurunkan stunting, memperbaiki kualitas gizi anak, dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
Pada 2025, program ini dialokasikan sekitar Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta jiwa, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, santri, balita, dan ibu hamil.
Dalam banyak hal, gagasan ini memang memiliki potensi besar. Negara ingin memastikan bahwa kemiskinan tidak diwariskan melalui malnutrisi dan keterbelakangan kualitas sumber daya manusia.
Program ini juga diharapkan menciptakan multiplier effect ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan UMKM pangan.
Namun, bagi banyak masyarakat di tingkat bawah, persoalannya tidak sesederhana narasi pembangunan nasional.
Di banyak daerah, masyarakat justru bertanya mengapa negara tampak begitu besar berbicara tentang masa depan, tetapi belum cukup hadir menyelesaikan kesulitan hari ini.
Mereka melihat anak-anak menerima makanan bergizi, tetapi pada saat yang sama jalan menuju sekolah rusak, akses air bersih terbatas, dan layanan kesehatan dasar masih tertinggal.
