Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengakui pasokan BBM jenis solar dari PT Pertamina (Persero) ke SPBU swasta masih belum sesuai kebutuhan badan usaha.
“Kami fasilitasi agar mulai dengan Pertamina termasuk Shell. Tapi volume-nya belum bisa sesuai yang diharapkan oleh badan usaha ini,” ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Laode, pemerintah saat ini terus memfasilitasi kerja sama antara Pertamina dan badan usaha penyalur BBM swasta agar distribusi BBM tetap berjalan.
Ia menjelaskan, kerja sama yang telah berjalan saat ini masih terbatas pada pemenuhan BBM jenis diesel atau solar. Implementasi kebijakan tersebut terlihat dari SPBU swasta dalam hal ini Shell yang kini telah mulai menyediakan BBM setelah sekian lama layanan pengisian BBM ditutup akibat kendala pasokan.
“Itu (Shell jualan lagi) adalah kerja sama dengan Pertamina yang kemarin sudah kita gagas, kita fasilitasi, dan alhamdulillah sekarang sudah ada kerja sama dengan Pertamina untuk bisa mereka mulai lagi,” katanya.
Sementara itu, untuk pengadaan BBM jenis lain, pemerintah masih akan melakukan evaluasi lebih lanjut.
“Sementara (diesel). Nanti kita lihat lagi untuk yang lain,” imbuh Laode.
Pemerintah sendiri mulai menggagas kebijakan pembelian solar oleh SPBU swasta dari Pertamina sejak akhir 2025. Kebijakan tersebut didorong meningkatnya produksi solar domestik setelah beroperasinya proyek RDMP Kilang Balikpapan dan implementasi program mandatori biodiesel.
Baca Juga: ESDM Sebut Shell Jual BBM Lagi Setelah Kerja Sama dengan Pertamina
Baca Juga: SPBU Shell Jual BBM Lagi, Cek Harga dan Lokasinya
Laode mengatakan, kebijakan tersebut nantinya menyasar seluruh SPBU swasta, termasuk Shell, Vivo, dan BP.
“Sebenarnya kan arah kita nanti seperti itu. Memang belum semuanya, tapi sudah mulai,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Desember 2025, pemerintah telah menginstruksikan badan usaha swasta untuk mulai mengalihkan sumber pasokan BBM dari impor ke produksi dalam negeri.
“Kita sudah bikin surat ke swasta. Jadi mereka kita wajibkan untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi dalam negeri,” ujar Laode di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang tetap melakukan impor mandiri demi menjaga spesifikasi produk atau margin keuntungan, pemerintah juga menyiapkan pengawasan melalui sistem digital terintegrasi, yakni Sistem Informasi Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK).
Laode menjelaskan, seluruh rekomendasi dan alokasi impor dikendalikan secara otomatis melalui sistem tersebut. Tanpa rekomendasi dari Kementerian ESDM di dalam SINAS NK, perusahaan tidak dapat memproses izin impor.
“Semua sesuai SINAS NK. Rekomendasinya ada di tangan kami. Jadi per April nanti, alokasi impor itu sudah tidak ada lagi di dalam sistem,” pungkasnya saat itu.
