Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/5/2026).
Program itu menjadi langkah baru dalam rangka memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi nasional di tengah tantangan pangan yang semakin kompleks.
GPIPS merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Melalui program itu, pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga, tetapi juga diselaraskan dengan agenda ketahanan pangan, energi, dan finansial nasional.
Peluncuran GPIPS Nasional dihadiri Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Jawa Timur, hingga perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa.
Aida S. Budiman Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan, implementasi GPIPS 2026 dilakukan melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Aida dalam keterangan resminya.
Menurut dia, pelaksanaan GPIPS dimulai dari wilayah Sumatra pada Februari 2026, kemudian dilanjutkan di Jawa sebagai peluncuran nasional, sebelum diperluas ke Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua dengan menyesuaikan karakteristik inflasi masing-masing wilayah.
Bank Indonesia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengintegrasikan GPIPS dengan sejumlah program penguatan produktivitas pangan dan distribusi antardaerah.
Program tersebut meliputi perluasan kerja sama antar daerah (KAD), penguatan pembiayaan sektor pertanian, dukungan pascapanen, hingga distribusi pangan menuju Kalimantan dan Papua.
Selain peluncuran GPIPS, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Forum itu membahas berbagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan di daerah.
Dalam jangka pendek, Pemerintah dan Bank Indonesia akan fokus memperkuat produksi dan menjaga stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana pertanian, regenerasi sumber daya manusia pertanian, pembiayaan usaha tani, penguatan offtaker, serta distribusi pangan.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, strategi diarahkan pada penguatan ekosistem pangan hulu hingga hilir melalui pembangunan jaringan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, korporatisasi, hingga penguatan neraca pangan nasional.
Aida menegaskan, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan sinergi lintas lembaga yang lebih kuat untuk mengantisipasi risiko global maupun domestik.
“Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerja sama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan,” katanya.
Sejauh ini, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah dinilai berhasil menjaga inflasi nasional tetap terkendali. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food berada di level 3,37 persen secara tahunan, masih dalam kisaran sasaran 3–5 persen yang telah disepakati pemerintah dan Bank Indonesia.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan efisiensi logistik, memberdayakan petani, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. (ham/rid)
