Universitas Paramadina bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Konrad Adeneur Stiftung (KAS) Jerman, menerbitkan buku Ekonomi Pasar Pancasila (EPP). Buku yang menjadi panduan dalam menerjemahkan sinergitas sistem ekonomi pasar dengan nilai-nilai Pancasila, seperti saat kali pertama diperkenalkan oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie. Berikut adalah ringkasan pemikiran dalam buku tersebut.
Keberhasilan pembangunan sebuah negara tidak bisa hanya diukur dari indikator-indikator makro ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, maupun nilai perdagangan internasionalnya saja. Perlu dilihat juga bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan mempersempit kesenjangan kesejahteraan. Distribusi pendapatan lebih mencerminkan kondisi riil perekonomian masyarakat dalam sebuah negara.
Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif setelah pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022-2025 berturut yaitu: 5,31%, 5,05%, 5,03%, dan 5,11%. Bahkan pada triwulan pertama tahuj 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61%. Namun, konflik geopolitik di Timur Tengah diperkirakan menekan pertumbuhan ekonomi global dari kuartal kedua hingga akhir 2026.
Capaian pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak 2022 hingga kuartal pertama 2026 menjadi indikator bahwa kegiatan ekonomi di sejumlah sektor bergerak positif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, kecuali petambangan dan penggalian, tumbuh positif. Sektor perdagangan tumbuh 5,49%, pertanian 5,33%, industri pengolahan 5,3%, dan konstruksi 3,8%. Pertumbuhan minus 0,66% dialami sektor pertambangan dan penggalian. (BPS, 2026)
Apakah pertumbuhan yang tinggi tersebut juga mencerminkan tingginya pendapatan masyarakat?
Dalam buku Ekonomi Pasar Pancasila (hal 70), mengutip laporan dari Credit Suise, dituliskan bahwa tahun 2023 menunjukkan empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Bahkan jarak kekayaan antara 40 orang terkaya dengan warga miskin bisa mencapai 1,05 juta kali lipat. Sebuah ketimpangan yang sangat lebar.
Laporan Credit Suise ini diperkuat dengan data BPS yang menyebutkan bahwa pada Maret 2025, masih terdapat 8,47% penduduk atau 23,85 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan di mana garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 609 ribu per kapita per bulan.
Ekonomi Pasar PancasilaKesenjangan ekonomi yang sangat lebar dan akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang adalah tantangan terbesar yang ingin dijawab oleh Ekonomi Pasar Pancasila. Ekonomi Pasar Pancasila adalah garis tengah antara liberalisme ekonomi (kapitalisme) dengan kesejahteraan sosial. Idealnya ekonomi pasar tidak saling menegasikan dengan konsep kesejahteraan sosial, apalagi Indonesia sudah memiliki dasar negara yang menjadi sumber hukum tertinggi yaitu Pancasila.
Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina menyampaikan, gagasan tentang Ekonomi Pasar Pancasila adalah upaya untuk menjawab friksi di masa lalu antara konsep ekonomi Orde Baru dengan Ekonomi Pancasila. Di mana Orde Baru memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, mendorong konglomerasi, korporasi, dan investasi. Konsep ekonomi Orde Baru yang memprioritaskan industrialisasi mengakibatkan ekonomi dikuasai oleh bisnis besar. Sedangkan Ekonomi Pancasila memprioritaskan pemerataan, mendorong perkembangan koperasi, anti monopoli, dan mengedepankan ekonomi kerakyatan.
Buku EPP ini, kata Wijayanto, bisa menjadi game changer. Namun tetap perlu ada penguatan aspek teknokrasi EPP, termasuk dalam aspek kebijakan fiskal, moneter, sektoral, dan lainnya.
Ekonomi Pasar Pancasila adalah penerjamahan lima sila dalam kehidupan ekonomi, khususnya dalam konteks perumusan kebijakan. Sila Ketuhanan diimplementasikan dalam sebuah kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai rahmatan lil alamin. Sila kemanusian berwujud pada sistem ekonomi yang berbasis human centered sehingga fokus pada kehidupan dan kebahagiaan manusia.
Persatuan memastikan sistem ekonomi yang integratif termasuk kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM. Sila keempat diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi yang menempatkan kearifan lokal sebagai aspek kerakyatan dalam aktivitas perekonomian. Dan terakhir sila kelima adalah memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mencapai keadilan sosial.
Kedaulatan Ekonomi RakyatSistem demokrasi memastikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi berarti bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah harus berpihak kepada kepentingan rakyat, melibatkan rakyat, dan hasilnya dirasakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, seperti data yang dirilis Credit Suise di atas, adalah cermin bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih berorientasi kepada pertumbuhan belum kepada pemerataan.
Pada beberapa sektor strategis, bahkan sektor padat karya dan rakyat terlibat di dalamnya, keberpihakan kepada rakyat belum tampak. Pemodal besar atau konglomerasi yang menjadi pemegang kendali sehingga rakyat seperti menjadi pelengkap penderitas dalam sebuah sistem ekonomi sektoral. Bukan karena rakyat tidak mampu untuk berkembang, tetapi kebijakan yang ada mempersempit ruang rakyat mendapatkan efek berganda ekonomi yang yang lebih besar. Hampir di semua sektor strategis situasinya sama.
Ekonomi Pasar Pancasila diharapkan bisa menjadi jalan keluar agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan beriringan dengan pemerataan pendapatan. Konglomerasi yang menguasai sektor-sektor strategis ekonomi juga mendorong tumbuhnya industri-industri kerakyatan yang berkelanjutan. Badan usaha milik desa atau koperasi tidak jalan di tempat dalam sebuah koridor yang terbatas, tetapi juga bisa berkembang menjadi sebuah korporasi yang profitable dan mampu menyejahterakan rakyat sebagai pemegang saham.
