REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengingatkan agar Muktamar ke-35 NU yang akan digelar Agustus mendatang tidak dijadikan sebagai ajang batu loncatan untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.
Menurut Gus Yahya, pesan tersebut telah berulang kali disampaikan selama hampir lima tahun kepemimpinannya di PBNU.“Pesan itu sudah berkali-kali kita sampaikan selama hampir lima tahun ini bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor, tidak boleh menjadi kontestan di dalam kontestasi kekuasaan dan politik, itu aja,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu(13/5/2026).
Baca Juga
Gus Yahya Persilakan Menag Calonkan Diri Jadi Ketum PBNU: Ada Larangan Rangkap Jabatan
Karena itu, PBNU akan mengupayakan agar Muktamar NU tidak dimanfaatkan sebagai arena untuk kepentingan politik elektoral."Maka ya tentu saja kita akan upayakan bahwa Muktamar ini tidak menjadi ajang semacam batu loncatan untuk Pemilu 2029,”kata Gus Yahya.
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Terkait persiapan Muktamar ke-35 NU, dia menegaskan, PBNU masih akan menggelar rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU.“Hari ini ada rapat pertama panitia. Rais Aam sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas-Konbes,” kata Gus Yahya.
Menurut dia, hasil Munas-Konbes nantinya juga akan menjadi forum untuk membahas dan memutuskan lokasi serta waktu penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.“Kemudian di Munas-Konbes itu akan dibicarakan dan diputuskan waktu dan tempat penyelenggaraan utama,”kata dia.
Gus Yahya mengungkapkan, hingga kini sudah banyak daerah yang mengajukan diri menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Sejumlah wilayah yang disebut antara lain DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat.”Usul-usulan banyak sekali. Jakarta minta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Jawa Timur ada beberapa, Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak sekali,” kata dia.
Ia menegaskan, keputusan akhir nantinya akan diambil melalui mekanisme khas NU yang mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan para kiai sepuh.”Jadi nanti kita akan bicarakan, kita putuskan dengan cara NU lah. Cara NU itu artinya dengan kebijakan, wisdom dari para sesepuh kiai di lingkungan itu,”kata Gus Yahya.
