FAJAR, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Makassar periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Sipakalebbi Kantor Wali Kota Makassar, Kamis, 14 Mei.
Ketua DPC FPPI Kota Makassar, Dwiyana Pamuji Astutik, mengatakan FPPI Kota Makassar berkomitmen menghadirkan berbagai program yang mampu meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat peran sosial dan ekonomi perempuan, serta membangun solidaritas dan kebersamaan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, FPPI juga akan mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang aktif, mandiri, dan berdaya saing melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan penguatan peran perempuan di berbagai sektor.
“FPPI diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, komunitas sosial, hingga generasi muda di Kota Makassar untuk bersama-sama menghadirkan kontribusi positif bagi daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan pengurus FPPI Kota Makassar
meminta dukungan, arahan, serta sinergi dari seluruh pihak agar kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Semoga kerja-kerja kami dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan di Kota Makassar,” tuturnya.
Kata dia, kedepan akan ada berkolaborasi dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar. Dalam waktu dekat ini kita juga akan bekerja sama dengan PMI, Dinkes dan Baznas.
“Ini salah satunya melalui sunatan massal juga dengan PMI melakukan donor darah secara rutin setiap bulan. Kami juga ada program-program mengatasi masalah stunting salah satunya.
“Dan yang terpenting, bagaimana FPPI Kota Makassar ini memberdayakan perempuan-perempuan yang ada dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan perempuan dan anak di Kota Makassar,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD FPPI Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nurhidayati, menilai berbagai persoalan sosial yang terjadi di Sulsel, khususnya di Makassar, menjadi tantangan bersama yang harus mendapat perhatian serius.
Ia berharap FPPI mampu menjalankan perannya dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk berkontribusi dan berdaya.
“Kita melihat banyak persoalan sosial yang terjadi saat ini. FPPI harus hadir menjalankan tugasnya untuk memberikan ruang kepada perempuan agar lebih berdaya dan mampu menjadi bagian dari solusi,” katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, drg Ita Isdiana Anwar, menegaskan pentingnya membangun kota yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun.
Menurutnya, perempuan, termasuk kelompok rentan dan pelaku UMKM, harus mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
“Kita ingin membangun kota yang tidak meninggalkan siapa pun. FPPI harus memastikan perempuan, termasuk kelompok rentan dan pelaku UMKM, mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menciptakan ruang publik dan domestik yang aman dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Data per 31 Desember 2025 mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar mencapai 1.222 kasus, di mana sekitar 67 persen di antaranya merupakan kasus yang menimpa anak-anak.
“Kami berharap FPPI menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan edukasi dan advokasi terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan agar FPPI tidak hanya menjadi organisasi formalitas semata, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Jangan hanya menjadi organisasi papan nama, tetapi turunlah ke lapangan, sentuh akar rumput, dan jadilah perempuan garda terdepan. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi,” tegasnya. (wis)
