Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji perubahan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan membuka akses layanan sepanjang tahun, tidak lagi terbatas pada momen ulang tahun.
Kebijakan ini menandai pergeseran pendekatan layanan kesehatan dari model administratif menuju strategi deteksi dini penyakit yang lebih luas dan berfokus pada pencegahan.
Namun, perluasan akses tersebut juga memunculkan sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan fiskal negara, kapasitas fasilitas kesehatan, integrasi data kesehatan nasional, hingga potensi meningkatnya biaya pengobatan lanjutan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan pelaksanaan CKG ke depan diharapkan tidak lagi terikat pada tanggal lahir, sehingga masyarakat dapat mengakses pemeriksaan kesehatan secara lebih fleksibel dan memperoleh tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan indikasi penyakit.
“Persoalan skrining CKG. Pertama yang kami ketahui skrining itu tidak lagi sekarang terikat kepada hari ulang tahun. Jadi ini kapan bisa. Yang kedua hasil skrining langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak harus menunggu tahun depan atau giliran tahun depan. Terlalu lama nanti kalau tahun depan kalau ada masalah-masalah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser orientasi CKG bukan sekadar program layanan gratis, melainkan instrumen pencegahan penyakit melalui deteksi dini. Dalam konteks sistem kesehatan nasional, upaya deteksi dini memang menjadi tantangan besar Indonesia selama dua dekade terakhir.
Baca Juga
- Cara Cek Kesehatan Gratis, Tak Harus Tunggu Ulang Tahun
- Pemerintah Bidik 130 Juta Penerima Manfaat Program Cek Kesehatan Gratis pada 2026
- 50 Juta Warga Ikut Cek Kesehatan Gratis, Ini Masalah Kesehatan Paling Banyak Dikeluhkan
Data World Health Organization menunjukkan lebih dari 70% kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan kanker. Banyak kasus baru terdeteksi saat penyakit sudah serius karena rendahnya kebiasaan pemeriksaan kesehatan rutin.
Sementara itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi hipertensi nasional sekitar 30%, sementara kasus diabetes terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah muncul komplikasi.
Karena itu, pemerintah mendorong program CKG untuk membangun budaya kesehatan preventif dengan menggeser paradigma masyarakat dari “berobat saat sakit” menjadi “memeriksa sebelum sakit”.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah, menilai rencana membuka akses CKG sepanjang tahun tepat dari perspektif pelayanan publik. Menurutnya, layanan kesehatan tidak seharusnya dibatasi oleh momentum administratif seperti ulang tahun.
“Pelayanan publik itu orang minta pelayanan kapan saja, enggak harus menunggu tanggal lahir,” katanya.
Ia juga menilai kebijakan tersebut memiliki dimensi edukasi karena kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan rutin masih rendah, terutama di luar kota besar. Sejumlah negara telah lebih dulu menjalankan skrining preventif, seperti Jepang melalui program Kenshin, Singapura dengan Screen for Life, dan Korea Selatan dengan National Health Screening Program.
Namun perluasan CKG berpotensi menambah tekanan pada sistem kesehatan. Dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa, kapasitas layanan kesehatan masih timpang antarwilayah.
Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 10.400 puskesmas, tetapi distribusi tenaga kesehatan belum merata. Di sejumlah daerah terpencil, fasilitas kesehatan masih kekurangan dokter, laboratorium dasar, hingga alat skrining.
Di sisi lain, belanja kesehatan dalam APBN terus meningkat. Trubus menilai perluasan CKG berpotensi menambah kebutuhan anggaran dan harus disertai sumber pembiayaan yang jelas.
Ia juga mengingatkan potensi pemborosan jika pemeriksaan dilakukan berulang tanpa pembatasan. Karena itu, frekuensi pemeriksaan perlu diatur secara rasional, misalnya maksimal dua kali setahun.
Tantangan lain adalah integrasi data kesehatan yang masih terfragmentasi antar fasilitas layanan sehingga hasil skrining sering tidak diikuti pemantauan lanjutan. Tanpa sistem rujukan dan integrasi data yang kuat, CKG berisiko hanya menjadi program jangka pendek.
Pemerintah sebenarnya mulai membangun integrasi data melalui platform SATUSEHAT, namun implementasinya masih terkendala infrastruktur digital daerah, kualitas jaringan internet, serta kemampuan tenaga kesehatan mengoperasikan sistem.
Di luar aspek teknis, Trubus juga menilai kesadaran kesehatan masyarakat masih timpang antarwilayah, terutama di wilayah 3T yang masih minim pengetahuan kesehatan.
Evaluasi Program CKGEkonom dan peneliti Center of Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, menilai tantangan utama program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak hanya pada aspek medis, tetapi juga kapasitas sistem kesehatan dan ekonomi kesehatan nasional.
Menurutnya, pertanyaan kunci bukan sekadar berapa banyak masyarakat yang dapat menjalani skrining, melainkan apakah sistem kesehatan siap menanggung konsekuensi setelah penyakit terdeteksi.
“Saya melihat program CKG ini menarik karena tantangan utamanya bukan di aspek medis, melainkan di ekonomi kesehatan dan kapasitas sistem,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2026).
Hingga Mei 2026, program CKG telah menjangkau sekitar 100 juta peserta di lebih dari 10.000 puskesmas, dengan target 136 juta penerima manfaat tahun ini.
Pemerintah juga menaikkan pagu anggaran kesehatan 2027 menjadi sekitar Rp36,8 triliun dari Rp32 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, Yusuf menilai kenaikan tersebut belum tentu sebanding dengan perluasan cakupan program.
“Artinya ada dua kemungkinan. Pertama, biaya per peserta ditekan. Kedua, kualitas layanan per peserta menjadi lebih dangkal. Dan saya khawatir yang terjadi kombinasi keduanya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa biaya skrining awal relatif rendah karena hanya mencakup pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Beban terbesar justru muncul ketika skrining menemukan penyakit kronis yang memerlukan obat rutin, kontrol berkala, tenaga kesehatan, hingga layanan rujukan.
“Kalau dari 100 juta peserta ditemukan puluhan juta kasus hipertensi atau diabetes, sistem harus siap menyediakan pengobatan dan pemantauan jangka panjang. Di sinilah tantangan sebenarnya muncul,” ujarnya.
Selain itu, kapasitas layanan kesehatan primer juga masih terbatas. Banyak puskesmas hanya memiliki satu dokter umum untuk melayani ribuan warga.
Yusuf menilai risiko utama program bukan pada potensi jebolnya APBN, melainkan layanan yang menjadi dangkal akibat skrining masif tanpa tindak lanjut memadai. Karena itu, keberhasilan program seharusnya diukur dari outcome kesehatan, seperti penurunan hipertensi tidak terkontrol, komplikasi diabetes, dan biaya penyakit katastropik BPJS.
Ia menekankan perlunya penguatan layanan kesehatan primer, termasuk tenaga medis, ketersediaan obat, dan fasilitas puskesmas, serta pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.
“Kalau hulunya tidak dibenahi, kita akan terus sibuk menemukan pasien baru tanpa pernah menurunkan jumlah orang yang jatuh sakit,” katanya.
Yusuf juga menilai CKG perlu menjadi bagian permanen dari sistem kesehatan nasional.
“Infrastruktur data, penguatan puskesmas, dan sistem skrining harus menjadi bagian permanen dari sistem kesehatan nasional,” ujarnya.
