Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sinergi antara eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai elemen strategis menjadi kunci pembangunan Jawa Timur yang maju dan sejahtera.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah usai seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Surabaya.
"Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur," kata Khofifah.
Menurut Khofifah, penerimaan LKPJ menjadi bentuk harmonisasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Jawa Timur yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Jatim Siapkan Evaluasi dan Perbaikan ProgramKhofifah juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan.
Ia memastikan seluruh catatan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki program pembangunan ke depan.
"Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang," ujarnya.
Khofifah menekankan pentingnya penempatan rekomendasi DPRD sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar tindak lanjut dapat berjalan efektif.
Ia mencontohkan usulan bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3 persen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, persoalan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Dilindungi juga disebut berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.
"Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional," katanya.
DPRD Jatim Terima LKPJ dengan Catatan PerbaikanDi sektor pendidikan, Khofifah menyebut Dinas Pendidikan Jawa Timur telah memenuhi 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak mengatakan seluruh fraksi menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah rekomendasi perbaikan.
"Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," ujar Musyafak.
