JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan, peristiwa mundurnya Presiden ke-2 Soeharto tidak terlepas dari arus sejarah.
Sebab di waktu-waktu itu, berbagai negara di dunia berada dalam gelombang transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Meski sejatinya, sebagai loyalis, ia berharap Soeharto tetap dapat memimpin negeri.
"Demi loyalitas kita saya tentu ingin Pak Harto bisa terus, ya. Tapi sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang berpikir, kita lihat kejadian di mana-mana kan tidak bisa melawan arus sejarah," kata Ginandjar dalam siniar GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (14/5/2026).
"Seluruh dunia itu ada gerakan untuk ke arah keterbukaan, demokratisasi," imbuh dia.
Baca juga: Cerita Ginandjar Kartasasmita tentang Pertemuan 14 Menteri Soeharto dan Isu Membelot
Ia mengungkapkan, sebelum Soeharto mundur, Indonesia kala itu menjadi satu-satunya negara yang masih bertahan setelah rezim otoritarian di Filipina dan Korea Selatan runtuh.
Peristiwa penggulingan Presiden Filipina Ferdinand Marcos telah terjadi lebih dulu pada tahun 1986 melalui gelombang demonstrasi besar People Power Revolusion. Marcos kemudian melarikan diri ke Hawaii, Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, di Korea Selatan, rezim Presiden Park Chung-hee berakhir pada tahun 1979 setelah ia tewas ditembak Kepala Badan Intelijen Korea (KCIA) Kim Jae-gyu di tengah meningkatnya gelombang protes publik terhadap pemerintahan represif dan otoriter.
Baca juga: 10 Hari Jelang Lengsernya Soeharto, Kronologi Kerusuhan Mei 1998
Setelah kematian Park, Korea Selatan perlahan memasuki fase demokratisasi yang makin kuat pada akhir 1980-an.
"Cuma kita yang masih bertahan. Nah, itu yang saya pikir, nggak mungkin kita melawan sejarah, tidak mungkin melawan gejolak zaman. Kalau ada yang bilang, itu sunnatullah. Sudah nggak bisa lagi kita melawan itu, sudah terjadi di mana-mana, sudah kehendak alam lah. Jadi tinggal tunggu waktu," ujar Ginandjar.
Oleh karena itu, 14 menteri lalu mengadakan pertemuan di kantor Bappenas pada 20 Mei 1998 untuk merundingkan kekacauan Jakarta akibat kerusuhan dan gelombang demonstrasi.
Hasil perundingan meminta Presiden segera mengambil jalan keluar agar negara tidak kolaps, yang dituangkan dalam sebuah surat dan sedianya akan disampaikan kepada Soeharto.
Baca juga: Gaspol Hari Ini: Hari-hari Terakhir Soeharto Berkuasa, Para Menteri Bergerilya?
Pertemuan itu sering disebut sebagai salah satu momen yang membuat Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 atau sehari setelah pertemuan.
Namun menurut Ginandjar, berbagai hal yang dituangkan dalam surat bertujuan menyelamatkan Soeharto. Tidak ada satupun kalimat dalam surat yang meminta Soeharto mengundurkan diri.
"Jadi waktu itulah ada pemikiran bagaimana menyelamatkan Pak Harto, utamanya kan menyelamatkan Pak Harto. Saat itu kita bicara sama Mbak Tutut dengan segalanya. Tapi, ya, kejadian akhirnya begitu. Akhirnya beliau mundur," jelas Ginandjar.
Ia juga mengungkapkan, isi surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan Soeharto.
