Rini Sulastri (54) dan Nenden Yoyoh Khodijah (52) telah bersiap di depan pintu Balai RW yang juga menjadi Posyandu Tela 9, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (12/5/2026). Mereka bersama sejumlah kader kesehatan lainnya kompak mengenakan seragam berwarna ungu muda.
Hari itu tepat hari pelayanan posyandu dibuka. Satu per satu ibu-ibu yang tinggal di wilayah tersebut berdatangan sambil membawa anaknya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi.
Segala upaya dilakukan oleh para kader untuk menarik para ibu agar mau membawa anaknya untuk datang ke posyandu. Berbagai hiasan berwarna-warni telah ditata sebagai hiasan di pintu masuk ruangan sehingga posyandu tampak lebih ceria dan ramah bagi anak-anak.
Tidak hanya itu, para kader juga sudah menyiapkan menu pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan hari itu. Makanan yang disiapkan lengkap dengan lauk dari protein hewani, buah, sayur, dan nasi.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, Rini menuturkan, masih ada beberapa ibu-ibu yang enggan untuk membawa anaknya untuk melakukan pemeriksaan ke posyandu. Sejumlah ibu juga menolak untuk membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi rutin.
“Biasanya kalau begitu, kami kader yang datang langsung untuk kunjungan rumah. Ketika kunjungan, ada saja yang tidak mau membukakan pintu. Kalau begitu ya besoknya lagi kami datang lagi,” tutur Rini yang sudah selama 24 tahun menjadi kader kesehatan.
Kunjungan ke rumah dinilai penting dilakukan untuk memastikan kondisi setiap anak terdata dengan tepat, termasuk termasuk status imunisasinya. Sejumlah orangtua membawa anaknya ke rumah sakit atau klinik untuk melakukan imunisasi sehingga data status imunisasi tersebut tidak terdata di posyandu.
Karena itu, para kader tetap berkunjung ke rumah agar tiap anak terdata. Kunjungan ini juga untuk memastikan anak-anak yang tidak diimunisasi bisa tercatat. Jika diketahui belum diimunisasi, para kader akan berupaya mengajak orangtua agar membawa anaknya untuk diimunisasi.
Rini mengatakan, orangtua yang tidak mau membawa anaknya untuk divaksin biasanya karena takut jika anaknya mengalami efek samping dari imunisasi. Selain itu, penolakan imunisasi juga bisa dipengaruhi oleh suami yang tidak mau anaknya diimunisasi.
“Kalau sampai tidak mau membukakan pintu biasanya kami minta tolong RT setempat agar bisa diantar ke posyandu. Susah memang jika sudah menolak. Tapi apa pun caranya kita lakukan. Edukasi juga terus dilakukan. Kita tidak menyerah. Jadi, ya, datang lagi, datang lagi sampai dibukakan pintu,” ungkapnya.
Selain lewat edukasi dan sosialisasi terkait imunisasi, Rini mengatakan, para kader melakukan berbagai pendekatan. Dibantu dengan pihak puskesmas, kader posyandu menyiapkan sertifikat khusus bagi anak-anak yang dinyatakan lulus dengan status imunisasi dasar lengkap. Sertifikat itu ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Para kader juga menyiapkan hadiah tambahan bagi anak-anak yang mau diimunisasi. Hadiah tersebut bisa berupa mainan, tempat minum, ataupun tempat bekal anak. Untuk membeli hadiah tambahan ini, para kader sengaja mengumpulkan iuran sukarela atau dalam bahasa setempat disebut udunan.
“Kita udunan seikhlasnya. Paling Rp10.000 per orang tetapi tidak semuanya. Yang ngasih mangga, yang enggak pun enggak apa apa. Yang penting ini ikhlas untuk anak-anak di sini,” kata Rini.
Dari upaya tersebut, setidaknya itu bisa mengajak dan memotivasi ibu-ibu setempat untuk membawa anaknya ke posyandu untuk diimunisasi. Melalui upaya itu pula setidaknya dapat meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat kesadaran akan pentingnya imunisasi.
Yang penting tulus, ikhlas, dan sukarela. Rasanya senang kalau usaha kami membuat anak-anak bisa sehat.
Nenden menambahkan, semua yang dilakukan para kader tulus dan ikhlas. Para kader juga bekerja dengan hati yang menyenangkan. “Enjoy saja bekerja. Yang penting tulus, ikhlas, dan sukarela. Rasanya senang kalau usaha kami membuat anak-anak bisa sehat,” ucapnya.
Menurut Nenden, tujuan para kader terus melayani selama puluhan tahun untuk memastikan setiap anggota masyarakat di wilayahnya bisa terus sehat sepanjang siklus hidup. Para kader tidak lagi hanya melayani anak-anak dan ibu hamil, namun juga lansia, remaja, dan usia dewasa.
Saat setiap anggota masyarakat bisa tetap sehat, penghargaan terbesar bagi mereka sudah diterima. Itu termasuk saat program imunisasi berhasil di wilayah itu ketika tiap orangtua paham bahwa imunisasi penting untuk menjaga kesehatan dan membentuk perlindungan berupa imunitas bagi setiap anak.
Meski begitu, mereka tetap berharap ada penghargaan bagi para kader. “Harapannya, ketika ada kunjungan ke masyarakat, kita bisa dapat dukungan insentif. Dari tambahan itu, kita akan berikan lagi ke masyarakat, termasuk ke lansia yang membutuhkan,” ucap Nenden.
” Kita juga senang kalau bisa diberikan anggaran untuk membuat seragam he he he,” ucapnya sambil tertawa malu memegang seragam yang dibuat dengan biaya para kader pribadi.
Tenaga ahli bidang integrasi layanan primer dan promosi kesehatan Kementerian Kesehatan Indah S Widyahening, dalam temu media ”Strategi Keberhasilan Mengejar Anak Zero Dose”, Senin (11/5/2026), mengatakan, fasilitas kesehatan layanan primer, seperti puskesmas dan posyandu, jadi garda terdepan untuk memperkuat layanan imunisasi di masyarakat.
Fasilitas kesehatan primer tidak hanya bertugas sebagai pelaksana dalam layanan imunisasi, melainkan juga memastikan edukasi ke masyarakat bisa sampai dengan baik. Promosi kesehatan dilakukan melalui kader, tokoh masyarakat, dan kanal komunikasi yang langsung menyentuh masyarakat.
“ Tujuannya yakni meningkatkan pemahaman, penerimaan, dan partisipasi masyarakat terhadap layanan imunisasi. Ini juga termasuk untuk menjangkau anak zero dose. Komunikasi harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami,” ucap Indah.
Istilah zero dose digunakan untuk menggambarkan anak yang belum pernah mendapatkan dosis imunisasi sama sekali. Jumlah anak zero dose di Indonesia cukup tinggi, mencapai 2,3 juta anak.
Semakin besar anak yang tidak mendapatkan imunisasi, risiko terjadinya wabah akibat penyakit berbahaya yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi akan semakin tinggi.
Adapun penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi, antara lain, campak, rubela, polio, difteri, pertusis, tetanus, dan pneumonia. Penyakit-penyakit tersebut harus dicegah dan bisa dicegah dengan imunisasi karena bisa menyebabkan kesakitan, kecacatan, hingga kematian.
Imunisasi lengkap sangat penting bagi tiap anak. Imunisasi tidak hanya melindungi anak itu sendiri, melainkan juga anak lainnya lewat kekebalan kelompok yang terbentuk. Selain itu, imunisasi dapat melindungi kelompok rentan di lingkungannya, termasuk usia dewasa dan lansia.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, semua pihak harus bekerja bersama untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada anak di Indonesia. Saat ini cakupan imunisasi dasar lengkap baru sekitar 80 persen, sedangkan kekebalan kelompok baru akan terbentuk jika cakupan bisa mencapai lebih dari 90 persen.
Tantangan yang dihadapi cukup besar dan beragam untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut. Itu mulai dari keraguan masyarakat akan efek samping imunisasi, isu agama, serta keterbatasan akses di sejumlah wilayah terkait kondisi geografis.
Untuk itu, edukasi dan komunikasi publik mesti lebih gencar dilakukan agar pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bisa lebih baik. Misinformasi dan disinformasi mengenai imunisasi masih menjadi tantangan yang dihadapi.
Dante menyebutkan, peran pemerintah daerah juga sangat penting. Di Aceh, bupati setempat telah berinisiatif menerbitkan surat keputusan mengenai edukasi terkait imunisasi.
“Dalam SK (Surat Keputusan) itu isinya mewajibkan setiap satu bulan sekali dalam khotbah Jumat berisi tentang imunisasi. Ini inovasi yang luar biasa yang diharapkan bisa direplikasi di daerah lain agar tidak ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi,” tuturnya.
Imunisasi merupakan langkah penting melindungi tiap anak di Indonesia dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan kecacatan hingga kematian. Karena itu, kasus zero dose atau anak yang tak diimunisasi harus diatasi bersama oleh semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader kesehatan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orangtua.
Dengan kolaborasi yang kuat, setiap anak diharapkan bisa mendapatkan haknya atas imunisasi sehingga bisa tumbuh sehat dan terlindungi dari penyakit berbahaya. Masa depan setiap anak pun akan terjamin di kemudian hari.
