Moskow: Duma Negara Rusia secara resmi telah memberikan wewenang kepada Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan kekuatan militer guna "melindungi" warga negara Rusia yang berada di luar negeri.
Namun, rancangan undang-undang (RUU) kontroversial tersebut tidak merinci secara spesifik mengenai batasan atau apa yang sebenarnya dimaksud dengan penggunaan angkatan bersenjata untuk melindungi warga Rusia yang ditahan di negara lain.
Menanggapi pengesahan perundang-undangan ini, Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, menyatakan bahwa sistem peradilan Barat saat ini secara efektif telah berubah menjadi instrumen penindasan terhadap individu-individu yang dianggap tidak diinginkan oleh mereka.
"Dalam kondisi seperti ini, penting untuk melakukan segala upaya demi memastikan warga negara kita terlindungi," tegas Volodin, sebagaimana dikutip dari laporan The Barents Observer, Kamis, 14 Mei 2026.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite Pertahanan Duma, Andrei Kartapolov, menekankan bahwa langkah drastis ini bertujuan untuk melawan apa yang ia sebut sebagai kampanye "Russofobia yang ganas”.
Sejarah mencatat adanya beberapa kasus penting di mana penahanan dan vonis terhadap warga negara Rusia di luar negeri memicu kontroversi diplomatik yang besar.
Contoh nyata dari situasi ini adalah penangkapan pedagang senjata Viktor Bout atas permintaan Amerika Serikat (AS), serta penahanan dan penghukuman terhadap perwira intelijen Rusia Vadim Krasikov di Jerman. Krasikov diketahui terbukti menembak mati mantan komandan lapangan Chechnya, Zelimkhan Khangoshvili, di Berlin.
Kasus terbaru yang turut menyedot perhatian luas adalah penangkapan arkeolog Alexander Butyagin di Polandia atas permintaan Ukraina, usai Butyagin melakukan penggalian di wilayah Krimea yang dianeksasi. Butyagin pada akhirnya dibebaskan setelah menjadi salah satu bagian dalam kesepakatan pertukaran tahanan "5-untuk-5" yang melibatkan Rusia, Belarus, dan sejumlah negara Barat.
Laporan dari Bell mengungkapkan bahwa para anggota parlemen Rusia tampaknya mengambil inspirasi dari perundang-undangan AS tahun 2002 yang dikenal sebagai "Undang-Undang Perlindungan Anggota Militer Amerika".
Legislasi AS tersebut pada dasarnya dirancang untuk melindungi personel dan pejabat militer Amerika dari yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sebagai catatan, ICC sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin, Komisioner Hak Anak Maria Lvova-Belova, serta sejumlah tokoh militer senior Rusia, termasuk mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.
Pakar hukum dan pengacara Ilya Novikov menilai bahwa RUU baru Rusia ini harus dilihat sebagai bentuk intimidasi nyata yang sebanding dengan ancaman penggunaan senjata nuklir.
"Sekarang, ketika muncul diskusi tentang apakah Inggris harus menyita kapal tanker lain dari armada bayangan Rusia, mereka yang berada di Inggris yang ingin bermain aman akan berkata: 'Anda tahu, Rusia telah mengubah hukum mereka, dan sekarang risiko respons militer telah meningkat secara signifikan. Apakah kita benar-benar membutuhkan masalah ini?'" papar Novikov menganalisis efek psikologis RUU tersebut.
Menurut pandangan Novikov, prospek invasi militer Rusia ke negara tetangga dengan dalih hukum baru ini tampaknya tidak lagi sepenuhnya mustahil untuk terjadi.
"Ke Inggris, tentu tidak. Tetapi jika ada kebutuhan untuk menciptakan insiden, misalnya yang melibatkan Latvia, mengapa tidak? Latvia sering menahan individu pro-Rusia," ujarnya memperingatkan.
"Lima tahun lalu, kita juga tidak berpikir Rusia akan benar-benar mengirim pasukan ke Ukraina. Namun buktinya, mereka benar-benar bisa melakukannya,” pungkas Navikov.
Putin Diberi Wewenang Kerahkan Militer untuk Lindungi Warga Rusia di Luar Negeri
