Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembubaran atau penghentian kegiatan nonton bareng film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
Ia menyebut tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut karena di sejumlah daerah kegiatan nobar tetap berlangsung tanpa hambatan.
"Pembubaran atau penghentian nobar itu bukan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum secara terpusat," ungkap Yusril dalam keterangannya.
Menurut Yusril, pelarangan pemutaran film di Universitas Mataram dan UIN Mataram terjadi karena persoalan prosedur administratif di lingkungan kampus.
Sementara itu, kegiatan nobar di sejumlah kampus di Bandung dan Sukabumi disebut tetap berjalan dengan lancar.
Kritik terhadap PSN Dinilai WajarFilm dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" diketahui memuat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.
Yusril menilai kritik terhadap proyek pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi meskipun terdapat narasi yang dinilai provokatif.
Ia mengatakan judul film "Pesta Babi" memang kontroversial dan tampak dibuat untuk memancing perhatian publik.
"Jangan terpancing hanya karena judulnya," kata Yusril.
Ia meminta masyarakat menonton film tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan.
Yusril juga mendorong agar publik menggelar diskusi dan debat sehingga masyarakat dapat melihat sisi pro maupun kontra secara kritis.
Menurutnya, pemerintah juga bisa mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek di lapangan apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki.
Pemerintah Bantah Tuduhan Kolonialisme ModernTerkait proyek di Papua Selatan, Yusril menjelaskan pembukaan lahan telah dimulai sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan pemekaran wilayah di Papua.
Proyek tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional.
Yusril menegaskan proyek itu bukan bentuk kolonialisme modern karena Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Pemerintah Indonesia sekarang bukan pemerintah Belanda pada masa lalu yang menyebut Papua sebagai Nederlands Nieuw Guinea," ujarnya.
Ia menambahkan pembukaan lahan serupa juga dilakukan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Menurut Yusril, PSN dibangun berdasarkan kajian matang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah tetap membuka diri terhadap kritik dan evaluasi pelaksanaan proyek di lapangan.
Soroti Judul Film yang KontroversialYusril juga menyoroti penggunaan istilah "Pesta Babi" dalam judul film yang dinilai dapat menimbulkan berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Ia berharap penulis skenario, sutradara, dan produser film dapat menjelaskan makna dari istilah tersebut kepada publik.
"Keterbukaan bukan hanya dituntut dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan seniman dan pembuat karya seni termasuk film," ujar Yusril.
Menurutnya, seniman, penulis skenario, dan produser perlu bersikap terbuka serta bersedia memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Yusril mengatakan pemerintah tidak bisa berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, sementara seniman juga tidak bisa berlindung di balik kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab.
Pada akhir pernyataannya, Yusril kembali menegaskan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi, namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral.
