Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Sebelum proyek fisik berjalan, KDM memilih untuk membedah terlebih dahulu keberlanjutan masa depan industri tambang di kawasan tersebut.
Saat ditemui di Situs Batutulis, Kota Bogor pada Kamis (14/5), pria yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji sejauh mana ketersediaan sumber daya tambang yang tersisa.
Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak menjadi sia-sia jika aktivitas tambang ternyata segera berakhir.
“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” tegas Dedi Mulyadi.
Lebih dari sekadar urusan infrastruktur, Dedi menggarisbawahi pentingnya memikirkan nasib masyarakat setempat setelah sumber daya alam di wilayah mereka habis dikeruk.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menanti hasil kajian komprehensif terkait dampak lingkungan dan sisa luas lahan tambang yang masih layak beroperasi.
“Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” paparnya.
Satu hal yang menarik perhatian adalah rencana besar Dedi terkait distribusi pendapatan daerah.
Ia ingin mewujudkan sistem yang berkeadilan, di mana desa yang merasakan dampak langsung dari aktivitas tambang mendapatkan porsi pendapatan yang jauh lebih besar.
“Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi Mulyadi.
Wacana pembangunan jalan khusus tambang di Bogor Barat memang sudah lama dinantikan masyarakat untuk mengurai kemacetan parah dan kerusakan jalan umum akibat truk-truk besar.
Meski begitu, Pemprov Jabar memilih jalur hati-hati dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus sinkron dengan evaluasi total terhadap industri pertambangan dan kesejahteraan warga di masa depan. (ant/dpi)
