Bisnis.com, BANDA ACEH — Biaya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran telah membengkak menjadi sekitar US$29 miliar atau setara Rp508,2 triliun, naik tajam dari estimasi sebelumnya.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth berulang kali menolak mengungkapkan kepada Kongres berapa dana darurat yang akan diminta dan kapan permintaan itu akan diajukan. Pengungkapan angka terbaru itu disampaikan oleh Jay Hurst, Bendahara (comptroller) Pentagon, dalam kesaksiannya di hadapan komite apropriasi DPR dan Senat.
Angka US$29 miliar ini melonjak dari estimasi US$25 miliar yang disampaikan Hegseth sendiri ketika bersaksi di Capitol Hill dua pekan sebelumnya, belum mencakup biaya perbaikan lebih dari selusin pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran.
"Apa biaya Iran mendapatkan senjata nuklir? Dan fakta bahwa presiden ini [Trump] telah bersedia membuat pilihan yang bersejarah dan berani untuk menghadapinya, itu ada harganya," ujar Hegseth saat didesak Senator Patty Murray dari Washington, anggota senior Partai Demokrat di Komite Apropriasi, untuk memberikan estimasi biaya perang, dikutip The New York Times, Kamis (14/5/2026).
Hurst menjelaskan alasan lonjakan biaya tersebut kepada Kongres. "Itu karena pembaruan biaya perbaikan dan penggantian peralatan, serta biaya operasional umum," kata Hurst dalam kesaksiannya di Senat.
Namun Hurst juga menegaskan bahwa angka US$29 miliar itu masih belum memperhitungkan biaya rekonstruksi pangkalan-pangkalan militer AS yang rusak akibat serangan Iran. "Kami tidak tahu bagaimana pangkalan-pangkalan itu akan direkonstruksi. Kami belum memiliki estimasi yang baik saat ini," ujar Hurst.
Hegseth hadir di Capitol Hill untuk bersaksi di hadapan subkomite apropriasi DPR dan Senat yang sedang meninjau permintaan anggaran Pentagon hampir US$1,45 triliun untuk tahun mendatang. Konflik dengan Iran kini telah berlangsung selama 11 pekan.
Dalam dua sesi dengar pendapat berturut-turut, Hegseth terus mengelak dari pertanyaan tentang berapa besar dana di luar anggaran rutin Pentagon yang pada akhirnya akan dibutuhkan untuk membiayai perang, dan kapan permintaan itu akan diajukan.
Ketua Subkomite Apropriasi Pertahanan DPR dari Partai Republik, Ken Calvert dari California, mendesak Hegseth untuk segera mengajukan permintaan dana tambahan.
"Akan sangat membantu jika dana tambahan itu bisa didapat lebih cepat daripada lebih lambat, agar kami bisa mulai mengerjakannya," kata Calvert kepada Hegseth.
Hegseth merespons dengan menepis kekhawatiran soal habisnya persediaan amunisi. "Pertama-tama, isu amunisi ini sudah dibesar-besarkan secara konyol dan tidak membantu. Kami tahu persis apa yang kami miliki. Kami punya cukup dari apa yang kami butuhkan," ujarnya, sambil menambahkan, "Apa pun yang kami pikir kami butuhkan, akan kami ajukan."
Klaim Hegseth soal kecukupan amunisi itu sulit dipertemukan dengan kenyataan bahwa permintaan anggaran Pentagon yang diajukan merupakan yang terbesar secara historis, termasuk alokasi besar untuk pengisian kembali stok amunisi.
The New York Times melaporkan bahwa perang ini telah memaksa Pentagon memindahkan bom, rudal, dan perlengkapan militer lain secara tergesa-gesa ke Timur Tengah dari komando regional di Asia dan Eropa. Perpindahan aset ini membuat komando-komando regional itu kurang siap menghadapi potensi ancaman dari Rusia dan China.
Meski demikian, Jenderal Dan Caine, Ketua Gabungan Kepala Staf, berusaha meredam kekhawatiran bahwa perang ini telah menguras persediaan amunisi global militer AS secara signifikan. "Kami memiliki amunisi yang cukup untuk tugas yang harus kami lakukan saat ini," kata Jenderal Caine, merujuk pada laporan dari para komandan tertinggi di seluruh dunia yang telah ia data.
Pertanyaan tentang status perang semakin memanas di Capitol Hill. Gedung Putih sebelumnya telah memberitahu Kongres bahwa permusuhan dengan Iran telah berakhir seiring diberlakukannya gencatan senjata. Namun pada Selasa, anggota Kongres dari kedua partai mempertanyakan klaim itu dan ketahanan gencatan senjata yang dijadikan sandaran pemerintahan Trump.
Senator Lisa Murkowski, Republik dari Alaska, menyampaikan keraguannya secara gamblang. "Kami masih memiliki 15.000 tentara yang dikerahkan di garis terdepan, lebih dari 20 kapal perang, dan blokade angkatan laut yang masih aktif. Dengan kata lain, tidak tampak bahwa permusuhan telah berakhir," ujar Murkowski.
Senator Susan Collins dari Maine yang juga dari Partai Republik dan pernah berbalik menentang perang ini beberapa pekan lalu, mempersoalkan apakah pemerintahan Trump telah "mengantisipasi" kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz hingga membekukan jalur pelayaran global.
"Kita telah menyaksikan harga bensin, solar, dan minyak pemanas naik," kata Collins, yang sebelumnya ikut memberikan suara bersama Demokrat dalam resolusi yang gagal untuk menghentikan perang bulan lalu.
Murkowski juga mempertanyakan apakah pemerintah berniat meminta otorisasi dari Kongres untuk melanjutkan operasi militer di Iran. Hegseth mempertegas bahwa Gedung Putih sama sekali tidak berniat melakukan itu.
"Pandangan kami adalah, jika presiden mengambil keputusan untuk memulai kembali operasi, kami memiliki semua kewenangan yang diperlukan," ujarnya. Hegseth menambahkan bahwa Presiden Trump "memiliki semua kewenangan yang dibutuhkan berdasarkan Pasal 2" Konstitusi AS.
Hegseth juga mengisyaratkan bahwa AS siap mengambil langkah lebih jauh jika perundingan gencatan senjata ambruk. "Kami memiliki rencana untuk eskalasi, jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menarik mundur jika diperlukan. Kami memiliki rencana untuk menggeser aset," tegasnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Soal strategi pembiayaan, Hegseth menyatakan ingin memanfaatkan jalur rekonsiliasi anggaran, sebuah mekanisme yang kebal filibuster untuk mendanai Pentagon, sehingga Gedung Putih bisa menghindari oposisi Demokrat dan meloloskannya hanya dengan suara Partai Republik. Namun seorang senator Republik senior memperingatkan bahwa strategi ini berisiko tinggi.
"Saya ingin mengingatkan bahwa, sejujurnya, penggunaan rekonsiliasi bergantung pada dukungan politik di Kongres," kata Tom Cole dari Oklahoma, Ketua Komite Apropriasi DPR dari Partai Republik. Cole menambahkan bahwa itu adalah "strategi berisiko tinggi, dibandingkan membangun semuanya" ke dalam rancangan undang-undang apropriasi tahunan yang membutuhkan dukungan bipartisan untuk disahkan.
Sesi dengar pendapat di DPR diakhiri dengan desakan dari anggota Republik dan Demokrat agar Hegseth segera mengajukan permintaan dana tambahan untuk membiayai perang. "Lebih cepat lebih baik. Ini memudahkan pekerjaan saya, dan pada akhirnya memudahkan pekerjaan Anda juga, Pak Menteri, jika kami bisa mendapatkan informasi tentang anggaran dasar maupun dana tambahan itu," tegas Calvert.
