Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel bakal memperkuat sinergi untuk menata ulang alur investasi daerah.
Langkah ini diambil guna memastikan realisasi modal yang masuk ke wilayah tersebut menjadi lebih terarah, efisien, dan selaras dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
Berdasarkan data kuartal I/2026, realisasi investasi di Sulsel tercatat mencapai Rp5,41 triliun, atau tumbuh signifikan sebesar 37,63% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Meskipun menunjukkan tren positif, posisi Sulsel yang berada di peringkat ke-21 secara nasional menjadi landasan mendesak bagi pemerintah daerah untuk melakukan penguatan daya tarik investasi di tengah persaingan antarwilayah yang semakin ketat.
Kepala KPwBI Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama ke depan adalah meningkatkan efisiensi investasi daerah. Hal ini berkaca pada indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara sejawat seperti Malaysia dan Vietnam.
Meskipun tren penurunan ICOR di Sulsel hingga tahun 2025 menunjukkan perbaikan efisiensi, angkanya tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga
- Investasi di Sulsel Capai Rp5,41 Triliun pada Kuartal I/2026, Tumbuh 37,63%
- Menunggak Pajak, 2.100 Rekening Diblokir DJP Sulselbartra
- Pembiayaan Dorong Ekosistem Kakao Sulsel, Ekspor Meroket 101,89%
Rizki menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam menyiapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang tidak hanya selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga berbasis pada dekarbonisasi dan keberlanjutan.
"Sulsel sebenarnya telah memiliki lebih dari 90 IPRO yang sebagian besar berstatus clean and clear (CnC). Namun, realisasi investasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa kesiapan proyek yang belum optimal serta keterbatasan dalam pemanfaatan skema pembiayaan alternatif," jelas Rizki di Makassar, Rabu (13/5/2026).
Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menggarisbawahi pentingnya reformasi tata kelola investasi daerah. Menurutnya, percepatan akselerasi investasi memerlukan jaminan infrastruktur pendukung yang memadai serta penguatan aspek keamanan dan kepastian berusaha.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjawab kendala terkait kesiapan proyek yang selama ini belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemprov Sulsel dan BI telah menyepakati serangkaian strategi komprehensif. Meliputi penyelarasan proyek dengan fokus pada hilirisasi komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, rumput laut, dan kakao, serta pendampingan penyusunan feasibility study (FS) bersama lembaga kredibel untuk meningkatkan kualitas dokumen proyek.
"Selain itu, promosi akan diperkuat melalui forum investasi dan site visit, dibarengi dengan pengembangan skema pembiayaan alternatif melalui KPBU maupun Danantara, serta peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun proposal investasi berstandar internasional," papar Jufri.
