Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperluas sasaran pasar ekspor ke kawasan Afrika dan Asia guna mitigasi tensi geopolitik global yang kian memanas.
Strategi diversifikasi ini diambil guna menjaga performa perdagangan kuartal II/2026 agar tidak terjebak pada ketergantungan pasar tradisional yang kini rentan terhadap gejolak dunia.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan diversifikasi pasar menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar tradisional yang rentan terdampak gejolak global.
“Untuk memitigasi dampak krisis geopolitik yang melanda Timur Tengah sekaligus mengerek gairah kinerja dagang pada kuartal II/2026, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai memperluas pasar ekspor ke wilayah Afrika dan Asia,” kata Johni kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).
Menurut Johni, penguatan kerja sama dagang dengan negara-negara di Afrika dan Asia diprioritaskan sebagai jalur alternatif untuk menjaga tren pertumbuhan ekspor di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, Kemendag juga mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan internasional untuk memperluas akses pasar ekspor.
Baca Juga
- Kemendag Segera Terbitkan Aturan Baru E-Commerce, Ini Bocorannya
- Kemendag Bantah Kelangkaan Minyakita usai Temuan Ombudsman di Pasar Jakarta
- Kemendag Waspadai Risiko Iklan dan Algoritma E-Commerce bagi Anak
Johni menjelaskan dinamika geopolitik global pada 2026 berpotensi memberi tekanan besar terhadap permintaan ekspor Indonesia akibat konflik kawasan, perang dagang, gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi dunia.
Apalagi, lanjut dia, ketegangan perdagangan antarnegara besar serta gangguan jalur pelayaran internasional dapat meningkatkan biaya logistik dan menekan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
Meski demikian, Kemendag melihat situasi tersebut juga membuka peluang relokasi rantai pasok global ke sejumlah negara alternatif, termasuk Indonesia.
“Relokasi rantai pasok global akibat strategi diversifikasi produksi internasional mendorong banyak perusahaan mencari negara alternatif untuk basis produksi dan pasokan bahan baku dimana Indonesia termasuk salah satu negara tujuan relokasi tersebut,” ujarnya.
Menurut Johni, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor manufaktur dan produk hilirisasi seperti mineral strategis, otomotif, elektronik, hingga bahan baku kendaraan listrik. Kondisi ini berdampak pada penguatan stabilitas rantai pasok nasional dan mendorong ketahanan ekonomi dan penguatan pasar domestik di tengah perlambatan global.
Di sisi lain, Kemendag juga mulai mengantisipasi lonjakan biaya logistik akibat konflik di Timur Tengah. Kemendag memetakan risiko kenaikan ongkos logistik sekitar 15%—30%, bahkan berpotensi melonjak hingga 300% apabila jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz terganggu.
Adapun untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah terus mempercepat deregulasi perdagangan hingga digitalisasi layanan ekspor-impor. Serta, penyelesaian sejumlah perjanjian perdagangan internasional, baik dalam bentuk FTA maupun CEPA.
Saat ini, Indonesia tercatat telah memiliki 19 perjanjian perdagangan yang telah berlaku. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penyelesaian sejumlah kesepakatan strategis, antara lain Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), Indonesia—Peru CEPA, Indonesia—Kanada CEPA, hingga Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I—EAEU FTA).
“Melalui perjanjian tersebut, hambatan tarif maupun nontarif dapat dikurangi sehingga produk Indonesia memiliki akses pasar yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif,” pungkasnya.
