JAKARTA, KOMPAS – Tuntutan global terhadap legalitas, keterlacakan, dan keberlanjutan rantai pasok produk hutan meningkat. Untuk itu pemerintah memperkuat akses pasar produk kehutanan berkelanjutan Indonesia di Amerika Serikat dengan menghadirkan produk kayu legal dan terverifikasi.
Upaya memperkuat akses produk kehutanan berkelanjutan Indonesia di pasar AS tersebut salah satu ditunjukkan melalui pertemuan internasional bertajuk “Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability” di Washington D.C, AS, Kamis (14/5/2026) atau Jumat (15/5/2026) waktu Indonesia.
Pertemuan tersebut diselenggarakan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C, Amerika Serikat, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
Forum itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama perdagangan kehutanan Indonesia–AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengemukakan, Indonesia dan AS memiliki hubungan perdagangan kehutanan yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Hubungan perdagangan ini dibangun atas dasar kepercayaan, kualitas, serta komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.
“Kayu lapis Indonesia yang masuk ke AS bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+ yang menjadi salah satu sistem paling komprehensif di dunia,” ujarnya.
Kemenhut mencatat, saat ini lebih dari 70 persen ekspor kayu lapis (plywood) Indonesia ke AS telah memiliki sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) maupun Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+). Indonesia berharap kebijakan perdagangan global dapat semakin memberikan insentif kepada produk kayu legal dan berkelanjutan.
Raja Juli pun mendorong diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar AS tidak hanya bergantung pada plywood dan jenis kayu dipterokarpa atau meranti-merantian.
Lebih dari itu, Indonesia memiliki potensi besar dari berbagai spesies kayu yang dapat mendukung industri konstruksi, furnitur, hingga kendaraan wisata (recreational vehicle/RV) di AS.
Kayu lapis Indonesia yang masuk ke AS bukan berasal dari hutan yang dikelola secara ilegal. Produk kami bersertifikat, dapat ditelusuri, dan diverifikasi legalitasnya melalui sistem SVLK+.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan, SVLK+ terus dikembangkan mengikuti dinamika regulasi global untuk meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Beberapa di antaranya yakni U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga berbagai aturan legalitas kayu di negara lain.
SVLK+ juga mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, keterlacakan, dan verifikasi independen dalam satu sistem nasional yang mendukung transparansi rantai pasok produk kehutanan Indonesia. SVLK+ membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk serta bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dibuktikan secara sistematis.
Laksmi juga menegaskan Indonesia memiliki skala kawasan hutan produksi yang besar dengan tata kelola yang terus diperkuat melalui pengawasan multisektor. Ini termasuk sistem digitalisasi, pemantauan berbasis satelit, hingga pengembangan SVLK+ yang telah dilengkapi sistem keterlacakan berbasis geolokasi dan QR code.
Ketua Umum APHI, Soewarso menyampaikan, AS masih menjadi salah satu mitra strategis terpenting bagi ekspor produk kehutanan Indonesia. Nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke AS pada 2025 mencapai 1,94 miliar dolar AS atau sekitar 15 persen dari total ekspor produk kayu olahan Indonesia secara global.
“Perubahan lanskap perdagangan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri hasil hutan. Karena itu, dialog yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra dagang menjadi sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Soewarso, Indonesia tetap berkomitmen mendorong pengelolaan hutan lestari, perdagangan kayu legal, serta penguatan tata kelola kehutanan yang transparan dan akuntabel.
Forum bisnis tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kemitraan, memperluas peluang pasar, serta mendorong inovasi dan diversifikasi produk kehutanan Indonesia di pasar global.
Duta Besar RI untuk AS, Dwisuryo Indroyono Soesilo menambahkan, hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus berkembang, termasuk di sektor kehutanan yang menjadi salah satu penopang penting kerja sama ekonomi kedua negara.
“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sistem legalitas kayu nasional wajib melalui SVLK+,” ucapnya.
Ia menyebut permintaan pasar AS terhadap produk yang kompetitif, transparan, dan memiliki rantai pasok berkelanjutan terus meningkat. Kondisi ini membuka peluang besar bagi produsen Indonesia untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan.
