Pembubaran di sejumlah daerah tidak menghentikan pemutaran film dokumenter ”Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita”. Hingga Kamis (14/5/2026) malam, nonton bareng atau nobar justru meluas ke kampus, sekretariat, kedai, warung, hingga taman baca di berbagai wilayah. Film yang mengkritik program strategis nasional atau PSN di Papua Selatan itu memantik diskusi tentang ruang hidup, keadilan, dan kebebasan akademik.
Dari akun Ekspedisi Indonesia Baru, tercatat sudah ratusan lokasi pemutaran Pesta Babi di Indonesia sejak peluncurannya pada Maret 2026. Pada Senin (11/5/2026), misalnya, ada nobar di 39 lokasi, lalu Selasa di 49 lokasi, Rabu tercatat di 91 lokasi, dan Kamis mencapai 130 lokasi nobar.
Padahal, sempat terjadi pembubaran paksa terhadap nobar film dokumenter investigatif karya Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono ini. Pembubaran oleh pimpinan kampus dan/atau aparat, terutama dari TNI, berlangsung di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.
Di Bali, pembubaran dialami sivitas akademika Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Selain itu, pembubaran juga terjadi pada komunitas di kafe di Seminyak dan Tabanan. Di NTB, pembubaran terjadi di Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, dan Sekretariat HMI Sumbawa Barat. Di Ternate, Maluku Utara, pembubaran terjadi di Universitas Khairun dan Pendapa Benteng Oranje.
Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah memberi arahan untuk melarang atau membubarkan acara nonton bareng. Muatan kritik dalam Pesta Babi dinilai wajar dan dapat dijadikan masukan (Kompas.id, 14 Mei 2026).
Film berdurasi 1 jam 35 menit itu sebagian besar berlatar di Papua Selatan. Sejumlah lokasi yang menjadi inti cerita adalah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Film ini mengkritik kebijakan proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai merampas ruang hidup dan hutan adat masyarakat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Perampasan itu terjadi akibat ekspansi PSN melalui perkebunan tebu dan sawit serta pencetakan sawah untuk program food estate.
Menurut Yusril, kritik dalam film tersebut dapat diterima dan menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah. Namun, pemerintah menolak jika PSN disamakan dengan praktik kolonialisme modern, seperti yang dijadikan subjudul film Pesta Babi.
Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah kampus telah menggelar nobar Pesta Babi. Misalnya di Universitas Ciputra (UC) pada Sabtu malam dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada Rabu malam. Di ITS, nobar bahkan diadakan di beberapa area, seperti oleh mahasiswa Studi Pembangunan dan Teknik Perkapalan. Nobar berlangsung tanpa gangguan dan mendapat dukungan dari pimpinan kampus.
Di UC, acara menonton bersama dihadiri sekitar 600 orang, termasuk Dandhy Laksono. Selain nobar, acara juga diisi pertunjukan pantomim dan diskusi yang menghadirkan Sekretaris Jenderal Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Surabaya, Mugi Bunai, yang juga merupakan aktivis Aliansi Mahasiswa Papua.
Menurut Bunai, Pesta Babi menghadirkan fakta-fakta tentang penghancuran peradaban masyarakat Papua. Mereka masih merasa dianaktirikan atau diabaikan, meskipun sumber daya alam Papua terus dieksploitasi untuk mendukung ekonomi nasional.
Yang memprihatinkan, penolakan terhadap PSN yang merampas ruang hidup justru dianggap sebagai perlawanan terhadap negara. Respons negara adalah tetap memaksakan PSN berjalan serta menambah personel TNI dan Polri di Papua. Rakyat Papua pun dihadapi dengan kekuatan senjata. “Kami, orang Papua, disingkirkan atau bahkan ingin dimusnahkan,” kata Bunai.
Di ITS, mahasiswa Studi Pembangunan melihat Pesta Babi dari perspektif agraria atau pertanahan. Kepala Departemen Studi Pembangunan Soedarso menilai, nobar tersebut diharapkan memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap kebijakan publik. Kampus memandang diskursus yang sensitif dan kritis terhadap kebijakan politik negara sebagai bagian penting dari proses pendidikan tinggi.
“Nobar film seperti ini menjadi pembelajaran konstruktif untuk menguatkan pola pikir sivitas akademika agar sistematis, kritis, multidimensional, dan peka terhadap situasi sosial masyarakat,” ujar Soedarso.
Hal senada disampaikan pengajar Studi Pembangunan, Khairun Nisa, yang membedah Pesta Babi dari perspektif konflik agraria. Film ini membuka cakrawala bahwa kebijakan publik seharusnya dirumuskan melalui pendekatan aspiratif (bottom-up), bukan sepihak secara top-down.
“Apalagi kebijakan yang berdampak luas seperti PSN sepatutnya memerhatikan aspirasi masyarakat,” ujar Nisa. PSN yang berupaya membuka lebih dari 2,5 juta hektare kawasan hutan di Papua Selatan demi ambisi swasembada pangan dan energi perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila.
Nisa juga mempertanyakan apakah PSN selaras dengan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengutip teori keadilan dari filsuf Nancy Fraser, terdapat tiga dimensi keadilan sosial, yakni redistribusi, rekognisi, dan representasi.
Keadilan redistribusi bertujuan mengatasi eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Keadilan rekognisi berarti pengakuan sosial untuk mengatasi ketidaksetaraan atau marginalisasi. Adapun keadilan representasi menekankan pentingnya partisipasi suara publik dalam pengambilan keputusan politik.
“Setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Nisa yang mengampu mata kuliah Kajian Agraria. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Nisa mendorong mahasiswa untuk secara kritis melihat persoalan yang ditampilkan dalam Pesta Babi. Mahasiswa harus mampu membangun pemikiran dan argumentasi yang kuat. Di masa depan, mereka akan menjadi pekerja hingga pejabat birokrasi. Saat mengambil kebijakan strategis, mereka tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, moral, dan keadilan.
Kepala Unit Kebijakan Publik ITS, Ryan Adi Jauhari, mengatakan bahwa nobar Pesta Babi menegaskan peran kampus sebagai ruang sehat untuk eksplorasi gagasan dan kritik secara akademik. Mahasiswa diajak tidak sekadar memahami dan mengkritisi kebijakan secara kaku, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial pembangunan.
“Bagi ITS, nobar ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kampus, yakni pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,” ujar Ryan.
