Jakarta: Setiap rukun warga (RW) di Ibu Kota wajib memiliki bank sampah. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
"Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 memuat mandat teknis yang detail, mulai dari pembentukan satgas pengawasan, hingga kewajiban setiap RW memiliki bank sampah aktif," tegas Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Mei 2026.
Baca Juga :
Budaya Vs Infrastruktur, Mana Lebih Penting dalam Penanganan Sampah di Indonesia?Pembagian peran juga diatur secara rinci menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Nantinya, akan ada pengoptimalan pengawasan pengurus RT/RW, PKK, Dasawisma, Jumantik, pihak sekolah, pasar, hingga dunia usaha.
Pemprov DKI lakukan program pilah sampah. Foto: Dok. Istimewa
Pemprov DKI tidak segan bertindak tegas bagi wilayah yang masih abai terhadap aturan ini. Instrumen pengendalian telah disiapkan dengan skema reward and punishment.
"Diatur juga mekanisme insentif bagi wilayah yang berhasil menjalankan pemilahan dengan baik, serta sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan ketentuan," papar Dudi.
Melalui instrumen pengendalian ini, Pemprov DKI Jakarta berharap jumlah sampah terpilah meningkat. Hal ini demi menekan beban pembuangan sampah Jakarta yang menembus 9.000 ton per hari.
