Transparansi Lapkeu Danantara Disorot, Bagaimana Praktik SWF Norwegia - Temasek?

Transparansi pengelolaan dana investasi negara kembali menjadi sorotan setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia hingga kini belum juga merilis laporan keuangan tahun buku 2025. Padahal lembaga tersebut telah beroperasi lebih dari setahun.

Kondisi ini memicu kritik terhadap tata kelola Danantara, terutama jika dibandingkan dengan praktik sovereign wealth fund (SWF) global seperti Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) milik Norwegia. SWF asal Singapura Temasek Holdings juga secara rutin membuka laporan keuangan dan kinerja investasi setiap tahun.

Media komunikasi Danantara Indonesia menyatakan memiliki alasan di balik belum adanya laporan keuangan perusahaan yang dirilis ke publik. Mereka mengatakan ketentuan pelaporan lembaga tersebut mengacu pada regulasi khusus karena statusnya sebagai badan sui generis.

“Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tulis media komunikasi Danantara dalam keterangannya, dikutip Jumat (15/5).

Lembaga sui generis merupakan badan khusus yang dibentuk melalui undang-undang dan berada di luar struktur pemerintahan pusat maupun daerah, namun memiliki kewenangan otonom dan independen untuk menjalankan sebagian tugas negara. Adapun laporan ke BPK selanjutnya akan diikuti dengan penyerahan hasil audit kepada legislatif. 

Sebelumnya, NEXT Indonesia Center menilai Danantara seharusnya sudah menyampaikan laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, mengatakan keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen tata kelola.

“Ini menunjukkan tidak ada komitmen dari Danantara untuk menerapkan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan BUMN di bawahnya jadi riskan,” ujar Herry dalam analisisnya, Senin (11/5).

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga regulasi yang diduga dilanggar, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 18 beleid tersebut disebutkan laporan kinerja wajib disampaikan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Tapi di luar sanksi itu, sangat tidak pantas penundaan laporan tahunan yang dilakukan oleh Danantara. Ini preseden buruk bagi pengelolaan BUMN,” ujar Herry.

Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberi perhatian terhadap budaya pengabaian aturan yang dilakukan lembaga negara.

“Sangat sulit dicerna oleh akal sehat. Lembaga yang diisi orang pintar, para pejabat dan mantan pejabat, justru memberikan contoh melakukan pelanggaran di depan mata,” katanya.

Sebagai Badan Publik pelaporan kinerja keuangan Danantara juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam ketentuan itu pada pasal 9 disebutkan laporan keuangan badan publik termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi ini mencakup profil, ringkasan program, dan kinerja, termasuk laporan keuangan, yang harus diumumkan secara berkala agar dapat diakses publik

Di tengah sorotan terhadap Danantara, praktik transparansi SWF Norwegia kerap menjadi rujukan global. Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) dianggap sebagai sovereign wealth fund paling transparan di dunia berdasarkan standar pelaporan dan keterbukaan internasional.

SWF Norwegia yang dikelola Norges Bank Investment Management (NBIM) memiliki aset mendekati US$ 2 triliun pada awal 2026. Dana tersebut berasal dari pendapatan sektor minyak dan gas Norwegia yang diinvestasikan ke berbagai instrumen global seperti saham, obligasi, properti, hingga energi terbarukan.

Informasi mengenai investasi dan laporan investasi yang dilakukan oleh SWF Norwegia ini secara terbuka dipublikasikan di laman resmi milik mereka. Bahkan, peluang dan penjajakan investasi juga disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada investor. 

Apabila menilik kinerjanya, SWF Norwegia membukukan laba dan penghasilan komprehensif sebesar 1.199.296 juta NOK atau setara sekitar Rp 2.266 triliun pada 2025. Namun, torehan itu anjlok 66,46% secara tahunan (yoy) dibandingkan 3.575.870 juta NOK atau sekitar Rp 6.758 triliun pada 2024. NOK adalah kode mata uang untuk Norwegian Krone atau Krona Norwegia. 

Penurunan kinerja itu terutama dipicu tekanan kerugian selisih kurs (foreign exchange loss) yang mencapai 1.155.299 juta NOK atau sekitar Rp 2.183 triliun pada 2025. Padahal pada tahun sebelumnya, SWF Norwegia masih mencatat keuntungan selisih kurs sebesar 1.072.207 juta NOK.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan dari portofolio saham (equities) masih menjadi kontributor utama dengan nilai 2.115.405 juta NOK atau sekitar Rp 3.998 triliun. Namun angka itu turun 13,82% yoy dibandingkan 2024 yang mencapai 2.454.653 juta NOK.

Sebaliknya, pendapatan dari obligasi melonjak 243,50% yoy menjadi 243.405 juta NOK atau sekitar Rp 460 triliun dari sebelumnya 70.889 juta NOK.

SWF Norwegia juga mencatat perbaikan pada aset non-listed. Pendapatan dari real estate non-listed berbalik positif menjadi 9.063 juta NOK atau sekitar Rp 17,1 triliun, dari sebelumnya rugi 3.789 juta NOK pada 2024. Sementara pendapatan dari infrastruktur non-listed naik menjadi 7.313 juta NOK atau sekitar Rp 13,8 triliun dibanding rugi 627 juta NOK pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, tekanan dari lemahnya nilai tukar membuat laba dari portofolio turun 66,32% yoy menjadi 1.206.833 juta NOK atau sekitar Rp 2.281 triliun dibandingkan 3.583.261 juta NOK pada 2024. 

SWF milik negara tetangga, Singapura,  Temasek Holdings juga rutin melaporkan kinerja investasi. Investor dan publik bisa mengakses laporan tersebut karena disediakan secara berkala. 

Temasek tercatat membukukan kinerja keuangan yang melonjak pada tahun buku yang berakhir 31 Maret 2025. Temasek (atau Temasek Holdings) adalah perusahaan investasi global milik pemerintah Singapura yang didirikan pada tahun 1974. Temasek Holdings menggunakan tahun buku yang berakhir setiap 31 Maret, bukan kalender Januari–Desember.

Apabila menilik kinerja keuangannya, Temasek membukukan laba tahun berjalan (profit for the year) sebesar S$ 28,8 miliar pada tahun buku yang berakhir 31 Maret 2025. Angka tersebut melonjak 223,60% dibandingkan laba tahun berjalan FY2024 yang sebesar S$ 8,9 miliar.

Sementara itu, laba bersih grup (group net profit/loss) tercatat sebesar S$ 23,5 miliar pada FY2025, melonjak 335,19% dibandingkan S$ 5,4 miliar pada FY2024. Pendapatan Temasek juga naik 8,04% secara tahunan menjadi S$ 169,4 miliar dari sebelumnya S$ 156,8 miliar. Sejalan dengan itu, gross profit meningkat 6,73% menjadi S$ 42,8 miliar dibandingkan S $40,1 miliar pada FY2024.

Temasek juga mencatat kenaikan tajam pada other income, net yang melonjak 202,94% menjadi S$ 20,6 miliar dari S$ 6,8 miliar.

Di sisi beban, biaya administrasi naik 15,18% menjadi S$ 12,9 miliar, sedangkan beban keuangan meningkat 3,90% menjadi S$ 8 miliar. Meski beban meningkat, profit before share of results of associates and joint ventures tetap melonjak menjadi S$ 23,5 miliar dibandingkan S$ 5,8 miliar pada FY2024.

Kontribusi laba dari perusahaan asosiasi naik 85,71% menjadi S$ 5,2 miliar, sementara kontribusi joint venture bertambah 56,52% menjadi S$ 3,6 miliar. Hal tersebut mendorong laba sebelum pajak Temasek meningkat menjadi S$ 32,3 miliar dari S$ 10,9 miliar pada tahun sebelumnya.

Temasek Holdings mencatat nilai portofolio bersih (net portfolio value/NPV) sebesar S$ 434 miliar pada akhir tahun buku 2025. Temasek menyebut valuasi tersebut masih berpotensi meningkat. Apabila portofolio non-listed dinilai menggunakan harga pasar (mark-to-market), nilai portofolio Temasek diperkirakan bertambah S$ 35 miliar menjadi sekitar S$ 469 miliar.

Indonesia sebenarnya memiliki dua lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana kekayaan negara yang beroperasi untuk mengelola investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain Danantara juga ada Indonesia Investment Authority (INA).

Meski begitu kedudukan Danantara dan INA memiliki sedikit perbedaan.  Sebagai badan sui generis yang dibentuk langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta aturan turunannya.

Sementara itu dasar hukum tata kelola INA ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Struktur ini memungkinkan INA memadukan disiplin pengawasan publik dengan kelincahan lembaga investasi profesional.

Apabila menilik kinerjanya, Indonesia Investment Authority (INA) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 7,44 triliun sepanjang 2025. Torehan itu naik 37,30% secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 5,42 triliun pada periode tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan INA melonjak 43,01% yoy menjadi Rp 8,45 triliun, dari sebelumnya Rp 5,91 triliun pada 2024. Di sisi beban, beban investasi meningkat 26,89% yoy menjadi Rp 130,99 miliar dari Rp 103,23 miliar. Beban operasional juga naik 4,38% yoy menjadi Rp 669,31 miliar dibanding Rp 641,25 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, beban keuangan turun 17,84% yoy menjadi Rp 230,31 miliar dari Rp 280,31 miliar. Lalu  keuntungan selisih kurs melonjak 192,99% yoy menjadi Rp 93,37 miliar dari Rp 31,87 miliar. Alhasil laba sebelum pajak penghasilan INA melesat 52,83% yoy menjadi Rp 7,51 triliun dibanding Rp 4,91 triliun pada 2024.

Meski demikian, INA masih mencatat total kerugian komprehensif lain sebesar Rp 6,77 triliun, menyusut  41,66% dibanding kerugian Rp 11,60 triliun pada 2024. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan berbalik positif menjadi Rp 675,57 miliar, dari sebelumnya rugi komprehensif Rp 6,18 triliun pada 2024.

Sejak berdiri  INA bersama para co-investor telah menyalurkan investasi secara kumulatif sekitar Rp 74,5 triliun atau setara US$ 4,7 miliar. Dari jumlah tersebut, total penyaluran investasi INA mencapai Rp 33,3 triliun atau sekitar US$ 2,1 miliar.

INA juga berkontribusi dalam menarik investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia dengan nilai kumulatif mencapai Rp 41,2 triliun atau sekitar US$ 2,6 miliar.

Sepanjang 2025, INA bersama para co-investor menyalurkan investasi sebesar Rp 15,7 triliun atau setara US$ 982 juta, dengan porsi investasi INA mencapai Rp 10,5 triliun atau sekitar US$ 654 juta. Sementara itu, pertumbuhan portofolio investasi INA tercermin dari Assets Under Management (AUM) yang mencapai Rp 146,2 triliun pada akhir 2025. 

Investasi tersebut dialokasikan ke sejumlah sektor prioritas, mulai dari infrastruktur, transportasi dan logistik, energi hijau dan transisi energi, digitalisasi dan infrastruktur digital, layanan kesehatan, hingga advanced materials. Menurut INA, fokus investasi tersebut mencerminkan keselarasan dengan arah pembangunan Indonesia dan tren alokasi modal global.