Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah (pemda) maupun kementerian/leembaga (K/L) yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Salah satu sanksi yang disiapkan yakni pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) bagi daerah yang tidak mendukung iklim investasi.
Purbaya mengatakan setiap pemda perlu memastikan kebijakan yang diterbitkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha di wilayah masing-masing. Menurutnya, dukungan daerah sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau enggak begitu, ya kita warning. Bisa lewat menteri sekretariat negara, menteri dalam negeri, dan lain-lain. Kalau masih ngotot juga bisa kita potong TKD-nya," ujarnya dalam konferensi pers usai International Seminar on Debottlenecking Channel, dikutip Jumat (15/5/2026).
Ia menegaskan sikap serupa juga akan diterapkan terhadap kementerian atau lembaga yang memperlambat proses investasi melalui kebijakan maupun birokrasi yang berbelit.
"Karena di kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran (untuk pelaksanaan kebijakan) atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot. Daerah juga sama ya," tambahnya.
Menurut Purbaya, Indonesia membutuhkan peningkatan investasi dan keterlibatan sektor swasta agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian hambatan investasi.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni pembentukan Kanal Debottlenecking yang dijalankan oleh Satgas Percepatan Program Pemerintah. Kanal tersebut ditujukan untuk membantu investor menyelesaikan persoalan bisnis secara lebih cepat dan efisien.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Topang Ekonomi RI Kuartal I 2026, Purbaya: Daya Beli Masyarakat Terjaga
Baca Juga: Purbaya Minta Masyarakat Jangan Panik Soal Rupiah: Tak Akan Sejelek 98
Ia menjelaskan upaya debottlenecking dilakukan untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor. Purbaya juga mengklaim Satgas Debottlenecking telah efektif menyelesaikan berbagai hambatan usaha yang dihadapi perusahaan.
"Mereka mungkin masih ragu ini efektif atau enggak, tapi saya sudah bilang ke mereka ini efektif. Karena kita lintas kementerian dan di samping itu saya punya kekuatan anggaran," pungkasnya.
