Dipo Satria Ramli, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan pemerintah menjalankan reformasi di sektor ekonomi dan keuangan untuk mengatasi kemerosotan nilai tukar rupiah yang sempat menembus angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat
Katanya Prabowo Subianto Presiden harus mempertimbangkan perombakan menteri terkait, khususnya menteri yang berlatarbelakang politik.
“Karena itu memberikan sinyal bahwa oh nih pemerintah ada center of urgency untuk membenahi gitu. Kalau misalnya orangnya tidak ganti hanya program-program aja, ekspektasi pasar pun akan tetap sama,” kata Dipo kepada suarasurabaya.net, Jumat (15/5/2026).
Perombakan personel dibidang ekonomi dianggap mampu memberikan sinyal, pemerintah serius ingin memperbaiki kondisi ekonomi, khususnya nilai tukar rupiah.
“Sebenarnya untuk urusan ekonomi ada Menko Perekonomian, ada ESDM, ada BKPM, ada BI, ada OJK, ya kan. Dan saat ini kursi-kursi tersebut banyak diisi bukan oleh teknokrat atau profesional. Banyak diisi oleh orang-orang politikal, menurut saya sangat wajar perlu diganti. Karena apa? Misalnya kita mau nyampai 6 persen (Pertumbuhan ekonomi). Gimana kita mau mencapai 8%? Kalau Menko Perekonomian aja bukan lulusan ekonomi gitu,” ujarnya.
Dipo menyoroti, banyaknya menteri atau kepala lembaga yang menduduki kursi yang tidak sesuai dengan background pendidikannya.
“Kalau pak Purbaya, okelah dia background-nya pendidikannya benar gitu. Tapi selain beliau, itu banyak sekali yang background-nya tidak matching. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua yang perlu dilakukan jadi itu buat ngirim sinyal. Karena itu masalah persepsi ya. Rupiah berapa itu persepsi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus mengevaluasi penggunaan anggaran dan program-program unggulannya. Apakah memang program yang dijalankan pemerintah memiliki dampak ekonomi.
“Kita harus jujur, ini program-program ini beneran bawa multiplier effect tidak sih ke ekonomi? Si program MBG ini beneran tidak sih meningkatkan ekonomi di tingkat daerah gitu. kan harapannya dulu MBG ini bisa meningkatkan ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi seperti hari ini kita tahu ada begitu banyak masalah di eksekusi,” ungkapnya.
Katanya di tingkat daerah MBG tidak optimal dalam menyerap produk-produk lokal, khususnya UMKM.
“Kayak di Timur SPBG-nya kebanyakan di ini oleh orang Jakarta. Jadi artinya apa? Artinya itu dananya tidak muter di daerah. Lalu kedua, banyak UMKM itu komplain, dia tidak bisa masukin barang ke SPPG. Saya rasa di tengah ketidakpastian ekonomi ini baiknya ada evaluasi kembali. Apakah program-program ini bisa dijalankan atau tidak,” tegasnya.
Dipo menyarankan, anggaran MBG bisa dikurang Rp100 – Rp200 triliun, dan uang tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia.
Pada pembukaan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah merosot 84 poin atau minus 0,48 persen menjadi Rp17.614 per dolar AS. Sedangkan pada penutupan perdagangan Jumat (15/5/2026) rupiah mampu bangkit 67,5 poin atau 0,39 persen di angka Rp17.596 per USD.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, pihaknya membantu Bank Indonesia (BI) menstabilkan nilai tukar Rupiah lewat penguatan pasar obligasi.
Meski begitu, saat nilai tukar rupiah mencapai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, diklaim belum mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), atau pun mempengaruhi beban utang.
Purbaya mengeklaim pemerintah telah memperhitungkan dan mengantisipasi kemerosotan nilai tukar rupiah.
Sementara, Kementerian Perdagangan mengatakan pertumbuhan ekspor masih tercatat positif di angka 0,9 persen pada kuartal I 2026. Budi Santoso Menteri Perdagangan memastikan pertumbuhan ekspor masih bagus di tengah perlemahan rupiah dan konflik geopolitik global.(lea/iss)
