Mukhamad Misbakhun Ketua Komisi XI DPR RI meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi usai adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah belakangan ini.
Ia mengingatkan pelemahan kurs perlu antisipasi tegas agar tidak bertransmisi menjadi imported inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/5/2026) seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi oleh kondisi global yang tak menentu, seperti pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransmisi langsung ke sektor riil dan daya beli masyarakat.
Maka dari itu, ia mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Lebih lanjut, langkah yang efektif juga diperlukan guna menjaga kepercayaan pasar dengan tidak membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Sementara dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skema antisipasi pada APBN, khususnya dlam penjagaan sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan. Ia juga menyarankan agar pemerintah membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu untuk bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
Misbakhun turut memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar tekanan volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya.(ant/mar/iss)
