DPR meminta otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat langkah antisipatif menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.
IDXChannel - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter untuk memperkuat langkah antisipatif menyusul tekanan terhadap nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Bila tak dimitigasi, ia menilai akan langsung berdampak ke biaya produksi.
Menurutnya, pelemahan mata uang nasional harus segera direspons agar tidak memicu imported inflation yang berpotensi meningkatkan biaya produksi serta menekan daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian di pasar internasional. Untuk itu, tekanan eksternal tersebut tidak boleh sampai berdampak langsung pada sektor riil maupun konsumsi masyarakat.
Untuk itu, Misbakhun mendorong Bank Indonesia untuk terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang terukur, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Misbakhun menilai, langkah stabilisasi harus dilakukan secara presisi agar tetap menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Di sisi fiskal, Misbakhun menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah diminta memastikan devisa para eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan berbagai skenario antisipasi dalam APBN, khususnya untuk menjaga industri padat karya serta stabilitas harga pangan.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal maupun pemberian insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” kata Misbakhun.
(kunthi fahmar sandy)
