Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto merespons rencana pemerintah yang akan memberikan insentif baru untuk mobil listrik berdasarkan jenis baterai yang digunakan.
"Karena banyak orang yang mengaitkan baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kita ingin pada saat awal membangun pabrik baterai yang di Karawang, kita ingin maksimalkan penggunaan nikel," buka Fransiscus ditemui di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut pria yang karib disapa Frans ini, arah kebijakan tersebut tentunya untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang lebih luas. Pada saat awal investasi di Tanah Air, Hyundai berkomitmen penggunaan material nikel untuk BEV.
"Tetapi yang perlu diingat bahwa mobil listrik (yang menggunakan baterai) berbasis nikel itu bukan Hyundai saja. Saya tak perlu sebutkan mereknya, itu ada sekitar 4-6 (merek) yang menggunakan nikel dan bahkan sudah ada yang produksi lokal," jelasnya.
Dirinya berharap, skema insentif mobil listrik murni dalam bentuk apapun dapat menjaga momentum sekaligus menstimulasi penjualan mobil listrik di dalam negeri. Yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap total penjualan kendaraan kembali ke satu juta unit per tahun.
"Hyundai kan tidak pernah tidak menyambut baik kebijakan pemerintah, Hyundai selalu menyambut baik kebijakan pemerintah. Makanya kita melihat apa yang dibutuhkan konsumen, apa itu maunya BEV atau hybrid," pungkas Frans.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan insentif fiskal khusus untuk BEV yang lebih variatif. Salah satunya melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan listrik.
Menurutnya, besaran insentif tersebut tidak akan disamaratakan untuk semua jenis kendaraan listrik. Pemerintah akan mengelompokkan insentif berdasarkan baterai yang digunakan.
“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti masih disusun skemanya. Itu untuk utamanya EV yang bukan hybrid,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan, perbedaan skema akan terlihat dari jenis baterai yang diusung kendaraan listrik. Baterai berbasis nikel dan non-nikel akan mendapatkan perlakuan berbeda dalam kebijakan tersebut.
“Jadi yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti Menteri Perindustrian,” katanya.
Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk memaksimalkan potensi nikel sebagai komoditas unggulan Indonesia. Apalagi, tren global saat ini justru menunjukkan pergeseran ke teknologi baterai non-nikel, terutama dari China.
“Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidi-nya? Karena supaya nikel kita dipakai. Dulu saya baca di Economist, mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China pakai bukan nikel katanya,” ucapnya.
