Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas, namun pemerintah tetap harus hadir untuk melindungi kelompok masyarakat lemah dari ketimpangan ekonomi dan dominasi pemodal besar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Presiden, sistem pasar bebas dapat berjalan tidak adil apabila negara membiarkan masyarakat miskin bersaing secara langsung dengan kelompok pemilik modal besar tanpa perlindungan kebijakan.
“Sekali lagi tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas saya tidak anti mekanisme pasar bebas hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan,” kata Prabowo.
Ia menilai persaingan ekonomi yang sepenuhnya dilepas ke pasar akan sulit dimenangkan kelompok kecil karena keterbatasan modal dan akses.
“Orang-orang miskin suruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar suruh bersaingnya gak bisa tak mungkin itu,” ujarnya.
Baca Juga
- Prabowo Sebut Rakyat Desa Tidak Pakai Dolar, Sindir Ramalan Indonesia Runtuh
- Dana Rp10,2 Triliun untuk Puskesmas: Mimpi Prabowo Tata Ulang Layanan Kesehatan
- Prabowo Bentuk Satgas Deregulasi, Akankah Keresahan Investor Asing Terselesaikan?
Karena itu, Prabowo menegaskan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan prinsip kekeluargaan wajib menjalankan keberpihakan terhadap rakyat kecil melalui intervensi pemerintah.
“Di sini negara kekeluargaan, di sini negara Pancasila, pemerintah harus bersikap, pemerintah harus intervensi, pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin,” tutur Presiden.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut kebijakan keberpihakan kepada kelompok rentan atau masyarakat lemah sebagai bentuk affirmative action yang menurutnya lazim diterapkan banyak negara.
“Kalau bahasa asingnya bahasa kerennya itu namanya affirmative action kalau mereka bisa affirmative action kenapa kita tidak affirmative action untuk membela rakyat,” katanya.
Presiden menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kerja sama dan mekanisme ekonomi modern, namun orientasi utama kebijakan harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jadi kita kita terbuka ayo sama-sama ini perjuangan kita bersama,” ujar Prabowo.
