“Kita ini bangsa yang makan tahu tempe, tapi kedelainya impor.”
PERNYATAAN Titiek Soeharto terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menggambarkan ironi besar ekonomi pangan Indonesia.
Negeri yang menjadikan tempe dan tahu sebagai makanan harian rakyat justru masih bergantung pada kedelai impor hingga sekitar 85–90 persen kebutuhan nasional.
Ketika rupiah melemah hingga mendekati Rpm17.500 per dolar AS pada Mei 2026, kegelisahan itu kembali muncul.
Harga kedelai impor naik, biaya produksi pengrajin meningkat, ukuran tempe mengecil, harga tahu merangkak, dan warung-warung kecil mulai menaikkan harga jual.
Lagi-lagi rakyat kecil menjadi pihak pertama yang menerima efek rambatan gejolak global.
Baca juga: Ironi Dominasi Kebenaran dalam Lomba Cerdas Cermat Pilar Kebangsaan
Padahal kebutuhan kedelai nasional diperkirakan mencapai sekitar 3 juta ton per tahun, sementara produksi domestik sering kali hanya berkisar 300–500 ribu ton.
Sisanya harus ditutup melalui impor, terutama dari Amerika Serikat dan Brasil.
Ketika kurs rupiah melemah 5–10 persen saja, dampaknya langsung terasa sampai ke pasar tradisional dan dapur rumah tangga.
Ironinya, narasi tentang kedelai sebenarnya sudah sangat panjang.
Kajian akademik dilakukan, seminar ketahanan pangan digelar, diskusi tentang swasembada muncul hampir setiap tahun, dan setiap kali rupiah melemah isu tahu-tempe kembali menjadi berita utama.
Namun hasil akhirnya hampir selalu sama: impor tetap menjadi solusi utama.
Masalahnya bukan karena Indonesia tidak mampu menanam kedelai. Banyak perguruan tinggi menghasilkan varietas unggul.
Teknologi budidaya tersedia. Lahan potensial juga masih ada di berbagai daerah.
