VIVA – Pemerintah China semakin memperjelas strateginya terhadap Taiwan melalui kombinasi pendekatan diplomatik, tekanan politik, dan insentif ekonomi menjelang pemilihan presiden Taiwan tahun 2028.
Sorotan muncul setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te mengunjungi ke Eswatini pada 2-4 Mei 2026, satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di Afrika, setelah Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius menolak memberikan hak lintas udara bagi pesawatnya.
Penolakan itu disebut sebagai penghinaan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Taiwan. Banyak pihak meyakini Beijing berada di balik keputusan negara-negara Afrika tersebut.
Peristiwa itu terjadi berdekatan dengan kunjungan tingkat tinggi Ketua oposisi Taiwan dari Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wen, ke China. Dalam kunjungan tersebut, Cheng bertemu Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan yang dipandang sebagai upaya Beijing menunjukkan niat baik dan stabilitas hubungan lintas selat.
Kepemimpinan China disebut meluncurkan apa yang digambarkan sebagai “serangan perdamaian” dengan menawarkan penghormatan politik, insentif ekonomi, dan narasi pengurangan ketegangan melalui dialog.
Kontras antara penolakan terhadap perjalanan Lai dan sambutan hangat Xi kepada Cheng dinilai mencerminkan strategi utama Beijing dalam menangani Taiwan. China disebut tidak hanya mengandalkan tekanan militer, tetapi juga peperangan politik untuk memengaruhi dinamika politik domestik Taiwan menjelang pemilu presiden 2028.
Meski mayoritas publik Taiwan tetap skeptis terhadap agenda penyatuan dengan China, sebagian pemilih dinilai masih tertarik pada stabilitas dan penurunan ketegangan. Dalam konteks itu, keterlibatan dengan Beijing dipandang sebagian kalangan sebagai peluang membuka kembali kerja sama ekonomi dan mengurangi risiko konflik.
Beijing disebut menerapkan strategi klasik “wortel dan tongkat”. Insentif diberikan kepada KMT dan kelompok politik Taiwan yang bersedia menjalin hubungan dengan China.
Dalam kunjungan Cheng, China dilaporkan menawarkan berbagai langkah preferensial, mulai dari perluasan akses pasar, fasilitasi pariwisata, pertukaran pendidikan, hingga insentif bisnis. Kebijakan tersebut dinilai dirancang untuk memberikan manfaat nyata, terutama di wilayah yang dipimpin politisi KMT.
Sebaliknya, tekanan diarahkan kepada Lai dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang saat ini berkuasa di Taiwan. Pemblokiran perjalanan Lai ke Afrika dinilai lebih bersifat simbolis dibanding praktis, namun dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penolakan terhadap Beijing akan membawa konsekuensi berupa isolasi diplomatik dan tekanan internasional.
