Bisnis.com, JAKARTA – Di kandang-kandang ayam petelur yang tersebar dari Blitar, Lampung, Kendal hingga Sidrap, ada harapan baru yang mulai tumbuh bersamaan dengan bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya diproyeksikan menjadi mesin besar pemenuhan gizi nasional, tetapi juga diharapkan menjadi penyangga baru ekonomi peternak rakyat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah gejolak harga pakan dan fluktuasi harga telur.
Pemerintah kini berusaha memastikan bahwa miliaran butir telur yang kelak masuk ke piring anak-anak sekolah Indonesia tidak berasal dari impor atau rantai pasok besar yang terpusat, melainkan dari kandang-kandang lokal di sekitar daerah penerima manfaat. Di balik kebijakan itu, tersimpan pertaruhan besar: apakah MBG mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus solusi gizi nasional?
Ketika kebutuhan protein hewani menjadi perhatian utama dalam program tersebut, telur muncul sebagai komoditas strategis. Harganya relatif terjangkau, distribusinya luas, mudah diolah, dan memiliki kandungan gizi tinggi. Namun di sisi lain, meningkatnya kebutuhan telur dalam skala nasional juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan produksi, distribusi, stabilitas harga, hingga keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.
Karena itu, BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan bahan pangan hasil produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur yang menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG.
Baca Juga
- Prabowo Akui MBG Banyak Masalah Imbas Lemahnya Integritas Petugas
- Mentan Minta MBG Serap Surplus Telur untuk Jaga Stabilitas Harga
- Harga Minyakita di Medan Melambung, Diduga akibat Bantuan Pangan dan MBG
"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ucapnya di Jakarta, Jumat (13/5/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan arah besar kebijakan pemerintah: rantai pasok pangan MBG tidak boleh terpusat hanya pada pemasok besar nasional. Pemerintah ingin uang yang berputar dari program itu juga menghidupkan ekonomi desa, koperasi peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Dengan cakupan penerima manfaat yang diproyeksikan mencapai puluhan juta orang, MBG akan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah sangat besar setiap hari. Dalam konteks telur, kebutuhan nasional berpotensi melonjak signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi telur ayam ras nasional pada 2024 mencapai sekitar 6,5 juta ton. Sentra terbesar produksi telur berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.
Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi telur masyarakat Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, konsumsi telur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 7 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya, sehingga pemerintah melihat ruang peningkatan konsumsi protein hewani masih sangat besar.
Dalam konteks itu, MBG dinilai dapat menjadi katalis baru peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak.
Dadan menjelaskan, bahkan jika mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau pemasok sendiri, sumber bahan pangan tetap diharapkan berasal dari produksi peternak di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.
Kebijakan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kebutuhan telur dalam Program MBG dipenuhi dari produksi dalam negeri.
"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," sambungnya.
Telur Sebagai Simbol Protein Murah dan Efektif
Di banyak negara, telur kerap disebut sebagai sumber protein paling murah dan paling mudah dijangkau. Kandungan proteinnya tinggi, mengandung vitamin penting, serta mudah diterima berbagai kelompok usia.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebut telur sebagai salah satu sumber protein hewani paling efisien karena memiliki kandungan asam amino esensial lengkap. Satu butir telur ayam mengandung sekitar 6 gram protein dan berbagai mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kolin, hingga selenium.
Dalam konteks Indonesia, telur memiliki keunggulan lain: produksinya tersebar luas dan relatif dekat dengan pusat konsumsi.
Karena itu, pemerintah melihat telur sebagai komponen penting dalam menu MBG.
Dadan mengatakan Presiden juga meminta agar konsumsi telur lebih sering dimasukkan dalam menu program.
Namun, pemerintah tidak menetapkan satu pola menu nasional yang seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi.
"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucap Dadan.
Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat kondisi pangan setiap daerah berbeda-beda. Di wilayah pesisir misalnya, sumber protein bisa berasal dari ikan. Di daerah sentra peternakan ayam, telur dapat menjadi menu utama. Sementara di beberapa wilayah timur Indonesia, bahan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian juga dapat menjadi bagian dari komposisi makanan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap MBG tidak mematikan keragaman pangan lokal. Sebaliknya, program itu diharapkan menjadi instrumen penguatan pangan berbasis daerah.
Menjaga Harga di Tingkat Peternak
Di luar isu gizi, Program MBG juga mulai dilihat sebagai instrumen stabilisasi harga produk peternakan.
Selama bertahun-tahun, peternak ayam petelur di Indonesia hidup dalam siklus fluktuasi harga yang tajam. Ketika produksi melimpah dan permintaan turun, harga telur di tingkat peternak bisa jatuh jauh di bawah biaya produksi. Situasi itu beberapa kali memicu protes peternak di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada bahkan surplus untuk komoditas daging ayam dan telur.
Menurutnya, MBG justru dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga.
“Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sedang ekspor ke beberapa negara,” katanya.
Data Pinsar Petelur Nasional menunjukkan harga telur di tingkat peternak dalam beberapa tahun terakhir sering bergerak di bawah harga acuan pemerintah.
Kenaikan harga jagung sebagai bahan baku pakan juga menjadi tekanan berat bagi peternak rakyat. Biaya pakan sendiri menyumbang sekitar 70% dari total biaya produksi telur ayam ras.
Ketika harga jagung naik sementara harga telur jatuh, margin keuntungan peternak bisa terkikis bahkan berubah menjadi kerugian.
Karena itu, hadirnya permintaan besar dan relatif stabil dari program pemerintah dinilai bisa menciptakan kepastian pasar.
“Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air. Karena sebelum ada program ini, harga di tingkat peternak itu sangat fluktuatif," tuturnya.
Agung mengungkapkan Kementerian Pertanian bahkan sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan penyerapan produk peternak lokal dilakukan oleh SPPG.
"Bahkan belakangan ini, baru saja kami juga kemarin mengadakan pertemuan dengan seluruh asosiasi, termasuk kami mengundang juga Deputi dari BGN, dan saya sudah bersurat langsung juga dengan Deputi Penyaluran dan Distribusi BGN untuk meminta agar SPPG-SPPG yang ada saat ini, pertama melakukan penyerapan khususnya dari peternak-peternak yang ada di sekitarnya," imbuhnya.
Berdasarkan data paparan “Proyeksi Neraca Pangan Sampai Dengan Juni 2026” dari Kementerian Pertanian, komoditas beras diperkirakan memiliki ketersediaan sebesar 31,880 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 15,486 juta ton. Dengan demikian, surplus beras diproyeksikan mencapai 16,394 juta ton dan dikategorikan dalam kondisi swasembada.
Selain beras, pemerintah juga mencatat surplus pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Jagung diproyeksikan surplus 4,972 juta ton, gula konsumsi 863.000 ton, cabai besar 58.000 ton, dan cabai rawit 88.000 ton.
Untuk komoditas peternakan, daging ayam diperkirakan surplus 930.000 ton dan telur ayam surplus 524.000 ton. Pemerintah bahkan membuka peluang ekspor pada beberapa komoditas tersebut.
