Grid.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bahas nasib buruh perkebunan. Ia menyebut gaji kecil sampai pensiunan hanya dapat Rp 300 ribu.
Dedi Mulyadi menaruh perhatian terhadap nasib para pekerja perkebunan di Jawa Barat yang dianggap semakin tersisih dan mengalami penurunan taraf kesejahteraan. Menurut Dedi, kondisi tersebut dipengaruhi oleh sektor perkebunan milik BUMN yang saat ini mengalami kemunduran, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.
"Degradasi itu meliputi semakin menurunnya sektor perkebunan, daya dukung lingkungannya sangat semakin rendah dan orang semakin tidak peduli. Yang kedua, upahnya juga sangat rendah.
Yang ketiga, ketika pensiun juga sangat rendah, rata-rata Rp 300.000 per bulannya," ucap Dedi saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Rapimnas Soksi di salah satu hotel di Jalan Dago Pakar Raya, Dago Pakar Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Kompas.com.
Menurut Dedi Mulyadi, situasi tersebut turut menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah Jawa Barat bagian selatan, seperti Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Tasikmalaya.
"Dan mayoritas mereka itu adalah karyawan perkebunan," kata Dedi
Dedi Mulyadi juga menyinggung alih fungsi lahan dari perkebunan teh dan kawasan hutan menjadi area perkebunan sayuran. Menurutnya, perubahan tersebut ikut memperparah kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan angka kemiskinan.
"Sektor perkebunan sayur juga menurut saya memberikan kontribusi kemiskinan lebih. Kenapa? Karena para bandarnya yang kaya raya, tapi mereka yang kulinya itu rata-rata upahnya Rp30.000 per hari, bahkan ada yang di bawah Rp 30.000 per hari," ujarnya.
Sebagai langkah penanganan, Dedi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melakukan pemulihan kawasan perkebunan guna memperkuat konservasi serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.
"Ekonomi itu tidak begitu kuat dalam pandangan saya, konservasi yang utama," ucapnya.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya mulai mengajak masyarakat kembali menanam teh di kawasan pegunungan serta lahan perkebunan yang selama ini tidak dikelola secara maksimal oleh PTPN. Dalam program tersebut, masyarakat juga diberikan upah dari pemerintah provinsi dengan harapan sektor perkebunan bisa kembali kuat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
"Dengan upah ini diharapkan dalam jangka panjang perkebunan menjadi kokoh, tapi masyarakatnya bisa mendapat upah yang cukup dari pemerintah provinsi," ucapnya.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga berencana memperbaiki rumah-rumah lama milik pekerja perkebunan menjadi rumah panggung yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai homestay untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.
"Metik tehnya boleh hanya Rp 30.000, tetapi dia mendapat setiap waktu ada kunjungan ke daerah-daerahnya, mereka nginep dalam homestay-homestay yang milik karyawan yang itu dirubah oleh pemerintah provinsi sehingga dia mendapat tambahan penghasilan," katanya.
Dedi menilai selama ini terjadi ironi di kawasan perkebunan, di mana industri pariwisata berkembang dan melahirkan keuntungan besar, namun masyarakat perkebunan justru tetap hidup dalam kondisi marginal.
"Karena bagaimanapun ada dua hal yang harus menjadi bahan perhatian kita. hutan harus terjaga, perkebunan harus terkelola, tapi rakyat harus sejahtera," ucapnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menaruh perhatian terhadap kawasan Puncak Cianjur yang selama ini dimanfaatkan sebagai area budidaya sayuran. Ia meminta para petani untuk tidak lagi mengolah lahan sayur di kawasan lereng maupun tebing, dan mengajak mereka beralih menanam tanaman keras.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat tersebut menawarkan bantuan sebesar Rp 2 juta per bulan kepada petani sayur yang bersedia mengganti tanaman mereka dengan tanaman keras seperti kopi maupun pepohonan lainnya di lahan garapan masing-masing. Menurut Dedi, ajakan mengganti jenis tanaman di kawasan lereng dan tebing itu dilakukan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan.
"Petani sayur akan diminta menanam pohon keras. Sebelum masa tumbuh hingga empat tahunan, mereka akan menerima biaya Rp 2 juta per bulan dari anggaran Pemprov Jabar," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari TribunJabar.id.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa insentif Rp 2 juta per bulan tersebut dinilai lebih besar dibanding penghasilan para petani saat ini yang rata-rata hanya sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari. Ia menjelaskan, nantinya setiap petani akan mengelola lahan seluas sekitar satu sampai dua hektare.
Menurut Dedi, program serupa sebenarnya sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah Jawa Barat, seperti kawasan perkebunan teh di Subang, kaki Gunung Ciremai, hingga Bandung Utara. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi bencana di daerah hulu.
Dedi juga menyinggung banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak Cianjur pada pekan lalu. Ia menilai peristiwa tersebut cukup tidak lazim karena banjir biasanya terjadi di daerah dataran rendah, bukan di wilayah pegunungan atau dataran tinggi.
"Karena kebun teh jadi kebun sayur, nunungna ditugaran, kaina dituaran, sawah diurugan (hutannya dirambah, pohonnya ditebang, sawahnya diuruk)," ujarnya.
Baca juga: Sindiran Halus Dedi Mulyadi saat Pawai di Cianjur: Pak Bupatina Mencrang, Masa Jalannya Poek
Dedi Mulyadi pun memerintahkan kepala daerah untuk mengidentifikasi lahan lereng dan tebing di wilayahnya yang menjadi kebun palawija ataupun kebun sayur untuk segera dilakukan mitigasi bencana.
"Kedepan hanya ada satu tata ruang, yakni tata ruang provinsi yang menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten," ujar Dedi Mulyadi. (*)
Artikel Asli
